jpnn.com - TANJUNG SELOR – Para pengusaha di Tarakan ternyata bandel. Mereka tidak menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Kalimantan Utara (Katara) 2016.
Padahal, UMK dan UMP sudah disahkan. Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnsosnakertrans) Siti Asridah mengatakan, hingga Februari ini hanya dua perusahaan di Kaltara yang Kaltara yang mengajukan penangguhan untuk menerapkan UMK dan UMP.
BACA JUGA: 10.000 Siswa Turun ke Jalan Tolak Valentine Day
Yaitu PT Bukit Borneo Sejahtera (BBS) di Malinau dan hotel Bahtera di Tarakan. Selebihnya, masih banyak sektor yang tidak dan tanpa melapor.
“Sayangnya, banyak perusahaan yang tidak melaporkan walupun tidak mencapai UMK,” kata Siti saat dihubungi Radar Tarakan, Sabtu (13/2) kemarin.
BACA JUGA: Truk Bandel, tak Hanya Dikempesi Bannya tapi...
“Contoh kecil saja, swalayan-swalayan itu belum tentu mencapai UMK. Hanya saja memang yang menjadi masalah di sini adalah kami tidak bisa juga terlalu menekan,” ungkap Siti. (keg/jos/jpnn)
BACA JUGA: TPU Keputih Kebanjiran, Dua Jenazah Batal Dimakamkan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malam Pertama, Mahkota Karin Sudah Digigit-gigit Suami
Redaktur : Tim Redaksi