JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abu Bakar mengungkapkan, banyak perjalanan dinas instansi pusat dan daerah tidak sesuai tupoksinya.
Alhasil terjadi pemborosan yang sangat besar. Kondisi ini diperparah dengan kegiatan konsinyering yang banyak dilakukan di luar kantor dan hotel.
"Tahun 2011 ada 11 persen perjalanan dinas yang tidak sesuai tupoksi. Konsinyapun banyak dilakukan di hotel-hotel berbintang," kata Azwar dalam bincang-bincang dengan wartawan di kantornya, Jumat (31/5).
Dia menegaskan, kesalahan dalam penggunaan anggaran ini akan diubah. Caranya dengan akan dibuat mata anggaran khusus perjalanan dinas dan konsinyering agar ketahuan ada penghematan atau tidak.
Selain itu akan terbaca mana yang tidak sesuai peruntukkannya. Itu sebabnya KemenPAN-RB telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memotret belanja perjalanan dinas dan konsinyering setiap instansi.
"Tahun anggaran 2011, dari Rp 24 triliun belana perjalanan dinas, ada 20 persen yang bisa dihemat. Hasil pemeriksaan BPKP ini sudah kita berikan ke masing-masing kementerian/lembaga. Jadi bagi instansi yang biaya perjalanan dinas dan konsinyering masing tinggi, harus berhemat minimal 20 persen," terangnya.
Dia menambahkan, setiap instansi yang ingin menambah anggaran jangan diplotkan ke kegiatan konsinyering, tapi perbaiki remunerasi. "Ini jangan dianggap sebagai beban tambahan tapi optimalisasikan beban kerja," tandas Azwar. (Esy/jpnn)
Alhasil terjadi pemborosan yang sangat besar. Kondisi ini diperparah dengan kegiatan konsinyering yang banyak dilakukan di luar kantor dan hotel.
"Tahun 2011 ada 11 persen perjalanan dinas yang tidak sesuai tupoksi. Konsinyapun banyak dilakukan di hotel-hotel berbintang," kata Azwar dalam bincang-bincang dengan wartawan di kantornya, Jumat (31/5).
Dia menegaskan, kesalahan dalam penggunaan anggaran ini akan diubah. Caranya dengan akan dibuat mata anggaran khusus perjalanan dinas dan konsinyering agar ketahuan ada penghematan atau tidak.
Selain itu akan terbaca mana yang tidak sesuai peruntukkannya. Itu sebabnya KemenPAN-RB telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memotret belanja perjalanan dinas dan konsinyering setiap instansi.
"Tahun anggaran 2011, dari Rp 24 triliun belana perjalanan dinas, ada 20 persen yang bisa dihemat. Hasil pemeriksaan BPKP ini sudah kita berikan ke masing-masing kementerian/lembaga. Jadi bagi instansi yang biaya perjalanan dinas dan konsinyering masing tinggi, harus berhemat minimal 20 persen," terangnya.
Dia menambahkan, setiap instansi yang ingin menambah anggaran jangan diplotkan ke kegiatan konsinyering, tapi perbaiki remunerasi. "Ini jangan dianggap sebagai beban tambahan tapi optimalisasikan beban kerja," tandas Azwar. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunjangan Jabatan Bidang IT Diminta Sejajar Swasta
Redaktur : Tim Redaksi