Banyak THL Titipan Para Pejabat Bikin DPRD Kota Ini Berang

Selasa, 12 April 2016 – 06:16 WIB
Ilustrasi honorer. Foto: Batam Pos / JPG

jpnn.com - BATAM - Komisi I DPRD Kota Batam akan memanggil Dinas Tata Kota (Distako), Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Rabu (13/4) besok. 

Pemanggilan SKPD ini untuk meminta penjelasan terkait penambahan tenaga harian lepas (THL) yang diduga kerabat oknum pejabat Distako yang diungkapkan salah satu pegawainya di Youtube. 

BACA JUGA: Waduh, Proyek Transmigrasi Terindikasi KKN

"Rabu ini akan kita panggil," lanjut Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura, seperti dikutip dari batampos.co.id (Jawa Pos Group), Senin (11/4).

Menurut Nyanyang, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako), dua tahun terakhir pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang mengangkat tenaga harian lepas. Peraturan tersebut mengacu kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak mengakui adanya tenaga kontrak atau THL.

BACA JUGA: Berhentikan Honorer Baru, Wawako: Emang Gue Pikirin

Namun kenyataannya masih ditemui penambahan tenaga kontrak. Bahkan dilakukan oleh oknum pimpinan SKPD.  

Mereka memaksakan titipannya masuk, meskipun anggaran tidak tersedia. Karenanya berdasarkan hasil verifikasi BKD, tenaga honor membengkak dari 4.131  orang menjadi 7.000 orang. "Ini menyalahi prosedur, KKN dan nepotisme,” katanya.

BACA JUGA: Caketum Golkar Tak Rela Aceh Krisis Listrik

Sebelumnya, DPRD Kota Batam menuding pemerintah Kota Batam dituding menggelembungkan jumlah tenaga honor. 

"Kita minta BKD membeberkan, Dinas mana saja yang bertambah," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Idawati Nursanti.

Idawati mengatakan, saat pembahasan anggaran akhir tahun 2015 lalu, pemerintah hanya mengajukan anggaran 4.131 orang tenaga honor. Sesuai dengan laporan yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) Pemko Batam ke mitra kerja mereka di DPRD.  

"Itupun jumlahnya kami (DPRD) pertanyakan, apakah sebanyak itu," tuturnya.

Karenanya BKD melakukan verifikasi, untuk memastikan kebenaran jumlah tenaga kontrak. "Tugasnya memverifikasi bukannya menambah jumlah, angka siluman darimana," tutur Idawati. (rna/hgt/ray/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wilayah Adat Sekitar Danau Toba Akan Dipetakan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler