Arief menyebut, nilai iuran sebesar Rp 3 ribu itu tidak sebanding jika PNS yang punya niat untuk mengambil rumah dengan menjadikannya iuran itu sebagai uang muka. Karena itulah, pihaknya sedang menyusun proposal kenaikan iuran untuk diajukan langsung ke Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono. Nantinya diiharapkan, keluar keputusan presiden (kepres) yang baru tentang iuran rumah.
“Kenaikan iuran itu berdasarkan persentase, maka jatah per golongan juga bisa naik tiga sampai empat kali dari nilai sekarang,” terang Arief disela-sela menghadiri kegiatan perjanjian kerjasama antara PT Kharisma Karangploso dengan Kantor Perumahan Kabupaten Malang terkait rumah PNS, di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (12/10).
Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi perumahan PNS Kabupaten Malang, Bupati Malang, H Rendra Kresna menyarankan PNS khususnya golongan III dan II memaksimalkan kesempatan mengambil perumahan PNS. Pasalnya, harga rumah bertype 36/70 yang dibangun pemkab Malang di kawasan Jalibar Kepanjen tersebut berbandrol cukup murah, yakni Rp 79,99 juta. Belum lagi, kualitas dan spesifikasi bangunan begitu baik.
Hasil dari kerjasama, PT Kharisma Karangploso, selaku pengembang perumahan PNS sudah mulai membangun 50 unit rumah dari total 371 unit rumah tahap pertama yang diproyeksikan mampu terselesaikan hingga tahun depan. Pendaftaran pengajuan pengambilan rumah bisa dilakukan PNS per kemarin, dengan masa sosialisasi 15 hari di masing-masing SKPD.
“Ini kesempatan baik buat teman-teman PNS untuk bisa memiliki rumah murah dengan kualitas baik. Namun, semuanya tetap terlebih dahulu melihat kondisi keuangan dan tentunya melewati prosedur BI checking. Karena, kalau masih memiliki banyak hutang, juga akan kesulitan untuk membayar kreditnya,” terang Rendra. (poy/nda)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tawuran UNM, Polisi Tetapkan Satu Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi