Lukita mengatakan, bahwa tahun 2010 merupakan tahun yang spesial bagi Bappenas
BACA JUGA: Diusulkan, Tunjangan Kinerja Masuk APBN 2011
Karena tahun ini bertemu siklus lima tahunan guna menyusun kegiatan nasional dan siklus setahun menyusun program di 2011"Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan panduan umum pelaksanaan Kerjasa Pemerintah dan Swasta (KPS) dan penyusunan Daftar Rencana Proyek KPS 2010-2014," jelas Lukita.
Tujuan kegiatan tersebut, sambung dia, adalah untuk membantu Kementrian dan Kelembagaan (K/L) serta Pemerintah daerah dalam menyiapkan dan melaksanakan proyek KPS dan sebagai sarana informasi dan monitoring proyek-proyek KPS yang terbagi atas kriteris proyek potensial, prioritas dan siap ditawarkan.
"Usulan tambahan Rp1 miliar ini dari pagu tahun 2010 di APBN murni sebesar Rp558,3 miliar
BACA JUGA: PTBA Bagikan Deviden Rp 1,23 Triliun
Terbagi dalam lima program yakni program penerapan kepemerintahan yang baik, Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara," jelasnya.Selain itu, dikatakan Lukita, tambahan Rp 1 miliar juga untuk membiayai berbagai kegiatan prioritas Bappenas tahun 2010, seperti perencanaan dan penganggaran, penyusunan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Ditambahkan, Bappenas juga memiliki berbagai kegiatan pinjaman/hibah tahun 2010 seperti kegiatan koordinasi yang bersifat lintas sektor, penerima manfaat K/L lainnya dan daerah."Seperti State Audit Reform-melanjutkan pelaksanaan reformasi audit publik, kegiatan pendukung pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi, kerjasama pemerintah RI-Unicef dan lainnya," kata Lukita.
Dinilai Berlebihan
Sementara itu, usulan tambahan anggaran dari Bappenas sebesar Rp1 miliar dalam APBN-P 2010 dipertanyakan anggota Komisi XI
BACA JUGA: PLN Butuh Inovasi, Bukan Kenaikan TDL
Jumlah tersebut dinilai terlalu besar untuk penyusunan daftar rencana proyek KPS (Kerja sama Pemerintah dan Swasta) dan penyusunan panduan umum pelaksanaan KPS"Tambahan anggarannya memang hanya Rp1 miliarTapi cukup besar untuk Bappenas karena banyak proyek di daerah yang tidak terpantau," kata Akhmad Lukito, anggota Komisi XI dalam raker dengan Bappenas, Kamis (22/4).
Dia menambahkan, Bappenas jangan hanya melakukan koordinasi dan menyerahkan pada kementerian terkait tanpa melihat langsung di lapangan agar bisa mengetahui apa yang dibutuhkan daerah"Kalau tidak turun langsung, tidak akan mengetahui anggaran proyeknya benar-benar terserap atau tidak," ujarnya.
Senada itu, Agustina, politisi dari Papua ini mengkritisi program Bappenas yang tidak menyentuh daerah tertinggalDia mengimbau agar Bappenas memprioritaskan pelaksanaan proyek di daerah yang Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) sangat rendah. "Utamakan dulu Papua, Papua Barat, Maluku, Kalsel, NTT, dan NTB," ujarnya.
Sementara Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis mendukung statemen AgustinaMenurut dia, Bappenas harus lebih fokus untuk sinergitas pembangunan di pusat dan daerahBappenas sebagai lembaga koordinator harusnya lebih menunjukkan powernya.
"Bangsa ini mau maju atau miskin tergantung BappenasJadi Bappenas harus lebih unjuk gigi, jangan kalah dengan Kemenkeu atau kementerian lain," tandasnya.(afz/esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Butuh Kepastian Margin 8 Persen
Redaktur : Tim Redaksi