jpnn.com - JAKARTA - Langkah Presiden Jokowi mencopot Anies Baswedan dari jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) membuat publik terhenyak. Terlebih, Anies telah membuat sejumlah terobosan selama menjadi menteri.
Namun, penilaian berbeda datang dari pengamat pendidikan Indra Charismiadji. Indra menilai Anies telah gagal mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang anggarannya triliunan rupiah.
BACA JUGA: Dituding Menteri Susi Beking Pencuri Ikan, Luhut: What The Hell?
"Sudah 20 bulan KIP belum jalan karena masalah utamanya ada di data. Data di Dapodik (data pokok pendidikan, red) memang lengkap, tapi pasti banyak yang tidak berhak mendapatkan dana KIP,” kata Indra, Kamis (28/7).
Indra mensinyalir ada perbedaan data warga miskin di Kementerian Sosial, tak sepenuhnya sejalan dengan warga yang harusnya menerima KIP. ”Yang menggambarkan warga miskin ada di Kemensos, nah di sini (Dapodik, red) datanya sudah berbeda," tuturnya.
BACA JUGA: Budi Karya: Kita Angkat Topi, Jangan Melihat Pak Jonan
Indra pun menduga tidak sinkronnya data membuat Anies ragu menyalurkan dana KIP. Sebab, kesalahan menyalurkan uang negara bisa-bisa ujungnya berurusan dengan KPK.
Sikap hati-hati Anies inilah menurut Indra membuat penyerapan anggaran KIP sangat minim. Indra pun menilai Jokowi hanya melihat pada hasil tanpa mencermati persoalan pokoknya.
BACA JUGA: Jadi, Karena ini Luhut Pandjaitan Masih Aman
"Memang penyaluran KIP masalah utamanya di data. Tapi presiden tidak melihat problemnya, yang dilihat adalah hasilnya,” tegasnya.
Selain itu, Jokowi melihat kinerja menteri-menterinya berdasarkan capaian atas janji politiknya saat kampanye pemilu presiden.
“KIP adalah janji politik presiden. Bila penyalurannya rendah, ini yang tidak bisa diterima presiden," paparnya.
Indra menegaskan, Jokowi setiap blusukan ke daerah selalu mengecek realisasi KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di lapangan, katanya, realisasi KIS dan KKS memang baik. Sedangkan realisasi KIP masih minim.
"Ingat waktu Jokowi mencalonkan gubernur Jakarta, yang diangkat dalam kampanye adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Begitu jadi gubernur, ternyata tidak ada anggarannya. Namun ada dana bantuan sosial dan itu dibalik untuk membiayai KJP," terangnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surahman: Sufmi Dasco Hanya Akting Ketua MKD
Redaktur : Tim Redaksi