jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, mengingatkan KPU provinsi dan kabupaten/kota segera mengintensifkan koordinasi anggaran dengan pemerintah daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang menurut rencana sudah mulai digelar Februari atau Meret mendatang, tidak menemui kendala.
BACA JUGA: Tadi Malam Bertemu Megawati, Hari Ini Paloh Temui Jokowi
Meskipun kepastian jadi tidaknya pelaksanaan pilkada serentak masih menunggu sikap resmi DPR atas Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
"Sesuai ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2015, pembiayaannya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujar Husni dalam rapat koordinasi sosialisasi rancangan peraturan dan anggaran Pilkada tahun 2015 dengan seluruh KPU Provinsi se-Indonesia di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Soal Harga BBM, Mantan Senator Ingatkan Pemerintah dan DPR Taati Konstitusi
Saat ini, kata Husni, dari 204 daerah yang akan menggelar Pilkada di tahun 2015, baru 104 daerah yang telah melaporkan kesiapan pembiayaan untuk Pilkada ke KPU RI.
“Kami minta daerah yang belum menyampaikan laporan rencana anggaran untuk Pilkada, segera menyampaikannya ke pusat. Itu penting bagi kita untuk dapat mengkalkulasi kebutuhan anggaran Pilkada secara nasional,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Soal Budi Gunawan, Komisi III DPR Tak Mau Disalahkan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Tegaskan Skenario Islah dan Pengadilan Sama-Sama Dijalankan
Redaktur : Tim Redaksi