jpnn.com, JAKARTA - Data sampai 28 Agustus menyebutkan, baru 2,2 juta anak sudah mencairkan uang kartu Indonesia pintar (KIP) 2017. Angka itu setara dengan 13,2 persen dari total penerima KIP sebanyak 17,9 juta anak.
Tingkat pencairan KIP paling buruk ada di jenjang SD. Dari total alokasi penerima KIP sebanyak 10,3 juta anak, yang mencairkan baru 654.189 anak (8,41 persen).
BACA JUGA: KIP Mirip Kartu ATM, Pencairan jadi Lambat
Kemudian di jenjang SMP ada 666.696 (21,5 persen) anak mencairkan uang KIP.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan masyarakat perlu mengetahui skema penyaluran uang KIP mulai dari kas negara sampai di tanah siswa. ’’Jadi ada penyaluran dan pencairan uang KIP,’’ katanya kemarin (2/9)
BACA JUGA: Tahun Ini Cetak 10,25 Juta Kartu Indonesia Pintar
Hamid menjelaskan tugas Kemendikbud adalah mempercepat penyaluran uang KIP dari kas negara ke bank. Proses berikutnya adalah pencairan uang KIP dari bank oleh siswa.
Nah menurut Hamid, tugas mempercepat pencairan uang KIP itu tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah.
BACA JUGA: Banyak Siswa Miskin Tak Cairkan KIP, Ini Penyebabnya
Dia berharap dinas pendidikan bisa mendesak jajaran sekolah supaya mempercepat pencairan KIP.
Khususnya untuk siswa yang sudah membuka rekening di bank. Kemendikbud tidak memiliki kapasitas untuk memantau dan mendesak ke setiap satuan pendidikan.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menuturkan rendahnya tingkat pencairan KIP bisa jadi indikator bahwa masih banyak anak miskin usia sekolah belum bisa akses pendidikan.
Sebab tujuan utama anggaran KIP adalah mendorong anak miskin usia sekolah supaya bersekolah.
Menurut Indra Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemda untuk memperepat pencairan KIP. ’’Jangan sampai mengedepankan ego sektoral. Kemendikbud harus menggandeng pemda,’’ jelasnya.
Indra juga berharap semakin banyak terobosan yang bisa membuat anak miskin kembali bersekolah. Sebab dengan demikian tingkat pencairan KIP bisa meningkat dengan sendirinya.
Terobosan menghapus nilai unas sebagai bahan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) menurut Indra bisa berdampkan banyaknya anak miskin masuk ke sekolah negeri.
Sebab selama ini banyak anak miskin tergeser anak-anak orang kaya dalam perebutan kursi di sekolah negeri. Sebab secara umum nilai unas anak-anak orang kaya lebih baik baik ketimbang anak miskin.
’’Mereka yang kaya bisa ikut bimbel atau sejenisnya,’’ pungkasnya. Memasuki tahun keempat kepemimpinan Jokowi, Indra berharpa tahun depan pencairan KIP bisa maksimal. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendikbud Akui Sulit Ajak Anak Mau Bersekolah
Redaktur & Reporter : Soetomo