JAKARTA--Target Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk secepatnya menyelesaikan proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) CPNS dari honorer kategori satu (K1), tidak bisa terealisasi.
Pasalnya pemerintah daerah tidak memberikan dukungan penuh kepada pusat untuk memproses usulan pemberkasan NIP.
"Bagaimana bisa BKN kerja cepat kalau usulan yang diajukan sangat sedikit. Sudah beberapa kali diminta memasukkan usulan pemberkasan, tidak diindahkan daerah," keluh Kasubag Humas dan Protokol BKN Petrus Sujendro kepada JPNN, Jumat (1/2).
Data BKN menyebutkan, hingga 31 Januari 2013, usulan yang masuk baru 20 ribu dari total 52 ribu CPNS dari honorer K1. Dari jumlah tersebut, yang mengantongi NIP lima ribu orang. Sisanya, 15 ribu, masih dalam proses pemeriksaan dokumen.
"Dari 15 ribu, ada sekitar 700-an CPNS yang dokumennya tidak lengkap, sehingga perlu dilengkapi. Ini sudah kita sampaikan ke Kanreg BKN untuk ditindaklanjuti. Yang pasti mereka kita beri kesempatan untuk melengkapinya," terangnya.
Jumlah 700-an ini, menurut Petrus kemungkinan bertambah lagi. Sebab, proses pemberkasan masih berlanjut.
Mengenai tenggat waktu 31 Januari yang ternyata tidak diindahkan daerah, membuat kecewa BKN. Menurut dia, kelambanan daerah ini terkait ketakutan dari kepala daerah maupun kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan hasil quality assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Daerah rata-rata takut mengumumkan hasil QA karena khawatir didemo honorer K1. Ini terkait dengan perbedaan hasil pengumuman verifikasi dan validasi (verval) tahap satu yang diumumkan BKN. Jadi misalnya ada instansi A lulus verval pertama, begitu QA malah tidak lulus," jelas Petrus.
Dengan banyaknya usulan daerah yang belum masuk itu, BKN terpaksa memperpanjang lagi waktu pemberkasan. Hanya saja para honorer K1 ini diminta tidak mengejar-ngejar BKN karena kelambanan ada di daerah.
"Daerah sebaiknya secepatnya mengumumkan hasil QA-nya agar honorer K1 bisa menyiapkan seluruh berkasnya. Kalau daerah menahan lebih lama, ini akan menimbulkan masalah baru lagi," tandasnya. (Esy/jpnn)
Pasalnya pemerintah daerah tidak memberikan dukungan penuh kepada pusat untuk memproses usulan pemberkasan NIP.
"Bagaimana bisa BKN kerja cepat kalau usulan yang diajukan sangat sedikit. Sudah beberapa kali diminta memasukkan usulan pemberkasan, tidak diindahkan daerah," keluh Kasubag Humas dan Protokol BKN Petrus Sujendro kepada JPNN, Jumat (1/2).
Data BKN menyebutkan, hingga 31 Januari 2013, usulan yang masuk baru 20 ribu dari total 52 ribu CPNS dari honorer K1. Dari jumlah tersebut, yang mengantongi NIP lima ribu orang. Sisanya, 15 ribu, masih dalam proses pemeriksaan dokumen.
"Dari 15 ribu, ada sekitar 700-an CPNS yang dokumennya tidak lengkap, sehingga perlu dilengkapi. Ini sudah kita sampaikan ke Kanreg BKN untuk ditindaklanjuti. Yang pasti mereka kita beri kesempatan untuk melengkapinya," terangnya.
Jumlah 700-an ini, menurut Petrus kemungkinan bertambah lagi. Sebab, proses pemberkasan masih berlanjut.
Mengenai tenggat waktu 31 Januari yang ternyata tidak diindahkan daerah, membuat kecewa BKN. Menurut dia, kelambanan daerah ini terkait ketakutan dari kepala daerah maupun kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan hasil quality assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Daerah rata-rata takut mengumumkan hasil QA karena khawatir didemo honorer K1. Ini terkait dengan perbedaan hasil pengumuman verifikasi dan validasi (verval) tahap satu yang diumumkan BKN. Jadi misalnya ada instansi A lulus verval pertama, begitu QA malah tidak lulus," jelas Petrus.
Dengan banyaknya usulan daerah yang belum masuk itu, BKN terpaksa memperpanjang lagi waktu pemberkasan. Hanya saja para honorer K1 ini diminta tidak mengejar-ngejar BKN karena kelambanan ada di daerah.
"Daerah sebaiknya secepatnya mengumumkan hasil QA-nya agar honorer K1 bisa menyiapkan seluruh berkasnya. Kalau daerah menahan lebih lama, ini akan menimbulkan masalah baru lagi," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Cegah Enam Orang Terkait Cuci Uang
Redaktur : Tim Redaksi