jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk figur untuk jabatan wakil menteri pendidikan dan kebudayaan (Wamendikbud). Pertimbangannya adalah demi menutupi kelemahan Mendikbud Nadiem Makarim yang berlatar belakang pengusaha dan menempuh sebagian besar pendidikan formalnya di mancanegara.
Basarah mengatakan, dirinya memahami faktor kebutuhan pasar dan ketatnya kompetisi global yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi mengangkat Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Namun, legislator PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa upaya membangun pendidikan nasional tidak cukup hanya dengan berorientasi kepada kebutuhan pasar semata.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI Tunggu Terobosan Mendikbud dan Menristek terkait Pancasila
"Pendidikan nasional harus diberi fondasi kuat berupa pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila," ujar Basarah yang juga anggota Komisi Pendidikan DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10).
Ketua DPP PDIP itu menjelaskan, pembangunan karakter nasional bagi bangsa Indonesia sebagai landasan pendidikan tecermin jelas dalam pidato Presiden Soekarno pada HUT ke-21 RI pada 17 Agustus 1966. Bung Karno dalam pidatonya menjelaskan bahwa upaya membangun bangsa Indonesia tidak cukup dengan melakukan pembangunan fisik semata, melainkan ada hal utama yang harus dibangun, yakni jiwa dan mental yang berkarakter Pancasila.
BACA JUGA: Anang Hermansyah Yakin Nadiem Makarim Bisa Urai Masalah Pendidikan
Basarah menambahkan, memang kompetensi dan keahlian perlu sebagai respons atas perubahan dan dinamika zaman yang bergerak cepat. Akan tetapi, katanya, keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa bangsa yang besar dan kukuh tidak akan mengantar sebuah bangsa pada tujuannya.
“Sekali lagi, mutlak perlunya pembangunan karakter bangsa atau nation and character building. Hal inilah yang harus dijadikan pedoman bahwa pembangunan pendidikan nasional harus dijiwai dengan spirit Pancasila dan cita-cita proklamasi," ujar legislator dari daerah pemilihan Malang Raya tersebut.
Basarah menegaskan, segenap para pendiri bangsa sepakat memandang pendidikan sebagai urusan penting. Sebab, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanat dan cita-cita proklamasi yang termaktub jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Cita-cita proklamasi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 2 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu Basarah mendorong Presiden Jokowi segera menunjuk wakil menteri pendidikan dan kebudayaan. Menurutnya, hal itu dimungkinkan sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Basarah menegaskan, idealnya posisi Wamendikbud diisi oleh figur yang memahami dan menjiwai dunia akademis serta berkarakter ideologi Pancasila yang kuat. Pertimbangan tersebut penting dilakukan untuk menutupi kelemahan sosok Nadiem.
"Kombinasi kekuatan figur Mendikbud yang berlatar belakang pengusaha muda dengan wakil menteri berlatar belakang akademisi yang berideologi Pancasila kuat diharapkan menjadikan Kemendikbud menjadi sarana dan instrumen pemerintahan Jokowi dalam melahirkan peserta didik yang terampil dan siap bersaing dalam dunia global, namun tetap tidak kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai generasi penerus bangsa yang nasionalis dan patriotis dan rela berkorban demi mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila yang berbineka tunggal ika ini," urai Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang tersebut.
Basarah berharap kepada segenap instansi pendidikan termasuk Kemendikbud maupun Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional mampu menerjemahkan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana amanat dalam lirik lagu Indonesia Raya. "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya,” tutur Basarah.
Menurutnya, amanat dalam lagu Indonesia Raya itu tidak cukup hanya sebagai jargon belaka. ”Melainkan harus diterapkan dalam bentuk nyata, khususnya dalam bidang pendidikan. Terhadap hal tersebut kita menunggu terobosan Mendikbud untuk menginisiasi masuknya kurikulum Pancasila di semua jenjang pendidikan dengan menyandingkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila," pungkas Basarah.(eno/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni