jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah mengingatkan ancaman penjajahan gaya baru (neo kolonialisme) di hadapan ratusan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Basarah menyebut pola penjajahan di era sekarang berbeda dengan penjajahan di masa lampau.
“Akan tetapi pola yang digunakan adalah tetap sama yaitu politik adu domba. Politik pecah belah,” kata Basarah dalam Rakornas KAMMI 2018 yang bertajuk “Bersama KAMMI Jayalah Negeri” di gedung LPMP, Jakarta, Minggu (29/7/2018).
BACA JUGA: OSO: Hasil Survei Hanura Peringkat Enam
Basarah yang juga Doktor Ilmu Hukum jebolan Universitas Diponegoro ini membeberkan, Indonesia yang dahulu masih bernama Nusantara berhasil dikuasai Belanda karena Belanda menggunakan politik adu domba. Sebagai contoh Kesultanan Bone diadudomba dengan Kesultanan Gowa dan seterusnya.
BACA JUGA: Oesman Sapta: Saya Ditempeleng, Awas Kau!
Menurutnya, inti dari politik adu domba untuk memperlemah persatuan dan kesatuan. Setelah perpecahan terjadi, Belanda kemudian masuk dan menguras kekayaan alam Tanah Air.
“Kekayaan alam bangsa kita yang demikian banyak, membuat bangsa asing tertarik untuk datang ke sini,” sambung Basarah.
BACA JUGA: Cak Imin: Ketimpangan Sosial Picu Kekecewaan Warga
Masih, kata Basarah, meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka, akan tetapi bukan berarti kaum imperialisme berhenti melakukan penjajajahan. Model atau pola yang digunakan saat ini adalah lebih canggih. Bung Karno menyebutnya dengan Neoimperialisme.
Sebagai contoh, mereka masuk dan menguasai sektor ekonomi dan politik. Di sektor ekonomi misalnya adalah masuknya investasi besar-besaran untuk menguasai dan menjarah kekayaan alam bangsa Indonesia dan membuat berbagai macam regulasi dunia melalui lembaga-lembaga dunia yang mereka ciptakan dan kendalikan.
“Mau contoh. Coba lihat semua produk yang kita gunakan sehari-hari mayoritas produk perusahaan asing. Mulai dari urusan odol pepsodent, air mineral Aqua, pesawat handphone hingga kendaraan bermotor dikuasai produsen asing dan bukan oleh produsen bangsa kita sendiri,” beber Basarah.
Kemudian dalam bidang politik. Bahwa demokrasi Indonesia sumber falsafahnya adalah Sila ke-4 Pancasila. Akan tetapi apa yang terjadi? Apakah sudah benar-benar diterapkan Sila ke-4 di Negara kita? Bahkan yang terjadi sebaliknya, demokrasi musyawarah-mufakat hilang, diganti dengan demokrasi liberal dengan konsep votingnya. Belum lagi, biaya pelaksanaan pemilihan secara langsung yang menelan anggaran dan biaya politik yang demikian tinggi.
“Inilah kenyataan saat ini, demokrasi kita telah menjadi industri politik, dimana kapital atau modal menjadi dominan. Demokrasi liberal yang kapitalistik dan menghalalkan segala cara seperti ini membahayakan keselamatan bangsa,” urai Basarah.
Terakhir Basarah mengingatkan kekuatan kapitalis asing juga merekrut anak-anak bangsa sendiri. Mereka diberikan beasiswa untuk masuk ke kampus-kampus ternama di luar negeri.
Di sanalah mereka diajari dan diindoktrinasi nilai-nilai dan perangkat sistem kapitalisme. Begitu pulang ke Indonesia, mereka menduduki pos-pos strategis. Ada yang menjadi teknokrat, ada yang menjadi pimpinan di lembaga-lembaga Negara, sehingga tidak mustahil kalau kebijakan-kebijakan yang mereka buat pro kepada kepentingan Kapitalisme.
Faktanya saat ini memang kita tidak temukan lagi adanya pangkalan militer di sini, tidak ada tentara asing yang datang menjajah seperti zaman kolonial dulu. Akan tetapi mereka sukses menciptakan pangkalan mental asing yang menjadi agen kepentingan mereka di Indonesia.
“Inilah penjajahan gaya baru. Inilah situasi yang kita hadapi saat ini. Kita harus sadar akan kondisi ini. Kita harus kembali kepada Pancasila dan jangan mau bangsa kita diadudomba dengan alasan apapun. KAMMI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan umat dan bangsa dalam bingkai NKRI,” demikian pesan Basarah.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR Hadiri Rakernas Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Redaktur & Reporter : Friederich