JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) mengklaim tak akan terpengaruh banyak dengan batalnya melantai ke bursa karena rencana initial public offering (IPO) perusahaan BUMN itu ditolak pemerintah melalui Komite Privatisasi. Pegadaian tetap akan terus mengembangkan rencana bisnisnya meski rencana IPO ditolak.
Direktur Keuangan Pegadaian Dwi Agus Pramudya mengatakan, secara prinsip pihaknya telah menerima keputusan pemerintah. Menurutnya, batalnya rencana IPO yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan atau rencana aksi korporasi ke depan.
"Kalau memang pemerintah menetapkan demikian, kita melaksanakan. Saya kira dengan kita tidak boleh IPO, itu tidak mengurangi atau mempengaruhi perkembangan bisnis Pegadaian," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (25/1)
Dijelaskannya, Pegadaian memiliki alternatif sumber pendanaan lain seperti pinjaman perbankan dan penerbitan obligasi di pasar modal. Dan di tahun ini, Pegadaian memerlukan dana untuk pendanaan sebesar Rp 8 triliun.
"Rencana kami Rp 7-8 triliun. Kalau misalnya Rp 3 triliun pinjaman bank dan dibiayai obligasi Rp 4-5 triliun," jelasnya.
Selain itu, tak tertutup kemungkinan Pegadaian akan memperoleh alternatif suntikan modal dari sumber pemerintah, berupa Penyertaan Modal negara (PMN). Namun, kata Dwi, hal itu belum dibicarakan lebih jauh dengan pemegang saham, yakni Kementerian BUMN. "Kalau memang akan kita peroleh, dibandingkan resiko obligasi. PNM merupakan modal berbiaya rendah," pungkasnya.
Seperti diketahui, selain Pegadaian, PT Pos Indonesia (Persero) juga tak meperoleh restu untuk IPO. Namun berbeda dengan Pegadaian yang tidak boleh melakukan IPO sama sekali, Pos Indonesia masih memiliki peluang melantai di bursa pada tahun depan.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merpati Layani Paket Wisata
Redaktur : Tim Redaksi