Batal Tunjuk PM Baru, Situasi Tambah Keruh

KAIRO - Transisi politik Mesir setelah penggulingan Muhammad Mursi ternyata tak berjalan mulus. Salah satu masalah yang muncul adalah penunjukan Mohammed Elbaradei sebagai perdana menteri interim.

Pada Sabtu (6/7) pagi waktu setempat Adly Mansour selaku presiden transisi bertemu dengan tokoh oposisi Mohammed Elbaradei di Istana Presiden Al Ettihadiyah. Dari pertemuan itu, kemudian diisukan bahwa Elbaradei telah ditunjuk sebagai perdana menteri.

Penunjukan Elbaradei sudah dibenarkan berbagai pihak. Media massa Mesir juga mengabarkan hal yang sama.

Namun, pada Sabtu larut malam istana membantah penunjukan Elbaradei sebagai perdana menteri. Juga disebutkan masih dalam pembahasan dengan berbagai pihak pembentukan kabinet transisi. Situasi itu semakin menegaskan tantangan yang dihadapi militer Mesir untuk membangun konsensus yang bisa menyenangkan kelompok liberal dan konservatif tentang kelompok mana yang seharusnya memimpin Mesir.

Bersamaan dengan kekisruhan poltik di level atas, bentrokan antara kelompok pro dan anti-Mursi terus berlanjut di negara terpadat di Timur Tengah itu. Sejauh ini, dikabarkan 36 orang tewas dan tak kurang dari 1.000 orang terluka. Kekerasan yang melibatkan dua kubu tersebut terjadi di Kairo dan kota-kota lain di Mesir.

Diperkirakan krisis semakin parah dengan putusan kejaksaan agung yang memerintahkan masa penahanan empat pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin yang ditangkap pekan ini diperpanjang selama 15 hari. Empat petinggi itu dituduh mendorong tindak kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Pada hari keempat penggulingan Mursi, dukungan kepada presiden terguling itu semakin besar. Prof Dr Syekh Yusuf Qardhawy, ulama karismatis yang sangat berpengaruh di Mesir dan dunia Islam, juga mengutuk sikap militer yang melengserkan Mursi. "Keabsahan Presiden Mursi wajib dikembalikan dan tentara wajib menghormati putusan rakyat yang memberi kepercayaan kepadanya," papar ulama Mesir yang bermukim di Qatar itu.

Cendekiawan berpengaruh yang kini memimpin Persatuan Ulama Islam Sedunia tersebut mendesak militer agar legawa meminta maaf kepada rakyat.

"Angkatan bersenjata harus minta maaf kepada rakyat dan membatalkan peta jalan militeristis serta memulihkan posisi Presiden Moursi," kata ketua Majelis Eropa untuk Fatwa dan Penelitian itu.

Al Qardhawy menambahkan, banyak ulama dari Universitas Al Azhar Kairo, salah satu institusi Islam paling berpengaruh di Mesir, yang menyetujui pandangannya. (AP/BBC/c11/kim)