jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan pentingnya tidak menggunakan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pada Pilkada 2024.
Dia mengatakan cara-cara tidak bertanggung jawab tersebut merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil.
BACA JUGA: KPU Jember Temukan Ratusan Surat Suara Rusak
Sengaja digunakan untuk menumbuhkan dan menurunkan partisipasi.
Selain itu juga menurunkan keyakinan masyarakat dan pendukung pasangan calon kepala daerah tertentu.
BACA JUGA: Menjelang Pemilihan Serentak 2024, Lolly Cek Kesiapan Jajaran Pengawas di Tasikmalaya
Karena itu penting dicegah sedini mungkin. Jika tidak akan meningkatkan potensi polarisasi di tengah masyarakat.
“Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bagja di Jakarta, Jumat (8/11).
BACA JUGA: Kapolri Ingatkan Potensi Polarisasi di Pilkada Serentak 2024
Meski begitu, Bagja melihat kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah dan masyarakat sipil seperti Cek Fakta pada Pemilu 2024 berhasil dilakukan. Terbukti, tensi dan politisasi SARA di media sosial menurun.
Dengan demikian Pemilu 2024 berhasil mereduksi politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial dengan sangat signifikan.
“Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang bermartabat dan menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang menjadi berkualitas dan berintegritas dan terhindar dari berita hoaks dan ujaran kebencian,” ucap Bagja.
Alasannya, lanjut dia, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus disuguhi berbagai macam pendidikan politik yang bertanggung jawab.
Dia menilai verifikasi dalam mengisi kualitas demokrasi sangat penting mengisi kualitas demokrasi. Namun, dalam konteks pemilihan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, perlu kolaborasi bersama.
“Mari terlibat aktif melakukan pengawasan melalui pengawasan partisipatif serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat yang benar. Laporkan kepada kami dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam bentuk misinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial,” kata Bagja. (Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jenderal Sigit: Berita Hoaks Jadi Ancaman Tertinggi di Pilkada 2024
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang