ATHENA - Krisis utang memaksa pemerintah Yunani menempuh berbagai cara untuk mengatasi agar negara itu tidak semakin terpuruk dan terancam bangkrut. Kemarin (9/7) pemerintahan Perdana Menteri (PM) Antonis Samaras memutuskan akan menjual empat pesawat Airbus A340-300 milik Olympic Airways. Awalnya, perusahaan tersebut merupakan BUMN (perusahaan negara), tetapi kemudian diprivatisasi (sebagian besar saham dijual kepada swasta).
Kementerian Keuangan Yunani menyatakan, penjualan pesawat itu ditempuh sebagai bagian dari divestasi. Dana hasil penjualan pesawat akan digunakan untuk membayar utang pemerintah. Berdasar keputusan Menkeu Yannis Stournaras, pesawat-pesawat tersebut akan dilepas pada Apollo Aviaton Group, penawar tertinggi proses tender, senilai USD 40,4 juta (sekitar Rp 379,8 miliar).
Olympic Airways terus merawat pesawat tersebut sejak September 2009. Perusahaan penerbangan flag carrier itu diprivatisasi pada Oktober 2009 dan berganti nama menjadi Olympic Air. Pemilik yang baru adalah Marfin Investment Group, perusahaan investasi terbesar di Yunani.
Sebelumnya, Sabtu lalu (7/7) pemerintahan Yunani yang baru terpilih menyatakan, akan terus melakukan reformasi dan privatisasi untuk meyakinkan kembali para kreditor internasional agar mengucurkan dananya sehingga ekonomi negara itu tetap berjalan.
Sementara itu, pemerintahan koalisi baru Yunani di bawah PM Antonis Samaras berhasil meraih kepercayaan parlemen untuk meneruskan program penyelesaian krisis dan tetap bertahan di zona Euro. Setelah tiga hari debat di parlemen, 179 di antara 300 wakil rakyat memberikan dukungan suara kepada pemerintahan Samaras Minggu malam lalu (8/7).
Dalam kesempatan itu, Samaras berjanji melonggarkan kebijakan pengetatan anggaran. Meski begitu, pemerintah Yunani tetap akan memenuhi tuntutan para kreditor, yakni Dana Moneter Internasional (IMF) dan Uni Eropa (UE).
"Anda harus mematuhi keputusan pemerintahan koalisi yang ingin melakukan reformasi dan mengubah kebutuhan negeri ini," ujar Samaras di hadapan parlemen sebelum pengambilan voting. "Kita harus tetap berada di zona Euro demi rakyat Yunani," tambahnya.
Namun, pemerintahan Samaras yang baru berusia tiga pekan kehilangan seorang anggota kabinet. Kemarin (9/7) Menteri Muda Tenaga Kerja Nikos Nikolopoulus memilih mundur terkait sengketa dengan auditor IMF-UE.
Nikolopoulos menyatakan bahwa dirinya tidak sepakat dengan rancangan negosiasi dengan auditor dari UE, IMF, dan Bank Sentral Eropa (ECB). Ketiganya telah melakukan dialog dengan pemerintah Yunani terkait dengan revisi program dana talangan (bailout).
Dalam pernyataan resmi lewat situsnya, Nikolopoulus menyatakan bahwa seharusnya perubahan sistem pensiun dan tenaga kerja sudah dibicarakan sejak awal negosiasi. "Alasan utama pengunduran diri saya adalah keyakinan pribadi bahwa renegosiasi dengan troika dan koreksi atas isu penting di bidang tenaga kerja, pensiun, jaminan sosial, dan kesejahteraan harus ditempatkan dalam pembicaraan sejak awal," papar Nikolopoulus yang berasal dari partai konservatif pimpinan Samaras.
Pemerintahan koalisi Yunani ingin mengamandemen sejumlah persyaratan untuk mendapat dana talangan dari IMF-UE. Termasuk, potongan pembayaran dan penundaan pembayaran cicilan utang, yang diklaim bisa memperburuk ekonomi Yunani. Namun, pemerintah diminta berhati-hati dalam melangkah karena UE mengancam menghentikan bantuan jika janji terkait reformasi tidak dijalankan. (AFP/RTR/cak/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penembak Misterius Bunuh 7 Tentara Pakistan
Redaktur : Tim Redaksi