JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mempertanyakan sisa anggaran lalu (SAL) dari APBN tahun 2012 senilai Rp 56,1 triliun yang dikelola pemerintah. Menurut Sekjen Fitra Yuna Farhan, seharusnya pemerintah tak perlu mengajukan APBN Perubahan 2013, jika SAL tersebut masih ada dan dikelola dengan baik.
Yuna mengatakan, SAL tersebut dapat menanggung pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 16 triliun dan kompensasinya senilai Rp 30 triliun. "Sehingga pemerintah tidak perlu justifikasi menambah utang baru sebesar Rp 63,4 triliun. Pemerintah juga tidak perlu menambah anggaran pendidikan senilai Rp 7,5 triliun sebagai konsekuensi penambahan belanja, karena semua bisa dicover dari SAL," jelas Yuna di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu, (2/6).
Selain itu, tuturnya, kenaikan harga BBM dan dampaknya yang harus ditanggung oleh rakyat justru tidak diikuti dengan pengorbanan pemerintah. Sebab, belanja kementerian dan lembaga hanya dipotong sebesar Rp 7,1 triliun, sedangkan belanja pegawai hanya berkurang Rp 1,4 triliun.
"Padahal berkaca pada realisasi APBN 2012, pemerintah tidak mampu menyerap anggaran hingga Rp 56,1 triliun (SAL) dan 35 persen belanja pegawai digunakan hanya untuk membiayai pensiunan dan keluarganya," lanjutnya.
Karenanya Yuna menegaskan, pemerintah harus menjelaskan secara rinci penggunaan SAL dari tahun 2012. Selain itu, jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM maka semua mobil dinas harus dibiayai dengan uang pribadi pemakai, bukan lagi dibebankan kepada APBN.
"Membengkaknya subsidi BBM juga menunjukkan kegagalan pemerintah melakukan pengendalian BBM selama ini, seperti mewajibkan mobil dinas menggunakan BBM nonsubsidi," tandas Yuna. (flo/jpnn)
Yuna mengatakan, SAL tersebut dapat menanggung pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 16 triliun dan kompensasinya senilai Rp 30 triliun. "Sehingga pemerintah tidak perlu justifikasi menambah utang baru sebesar Rp 63,4 triliun. Pemerintah juga tidak perlu menambah anggaran pendidikan senilai Rp 7,5 triliun sebagai konsekuensi penambahan belanja, karena semua bisa dicover dari SAL," jelas Yuna di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu, (2/6).
Selain itu, tuturnya, kenaikan harga BBM dan dampaknya yang harus ditanggung oleh rakyat justru tidak diikuti dengan pengorbanan pemerintah. Sebab, belanja kementerian dan lembaga hanya dipotong sebesar Rp 7,1 triliun, sedangkan belanja pegawai hanya berkurang Rp 1,4 triliun.
"Padahal berkaca pada realisasi APBN 2012, pemerintah tidak mampu menyerap anggaran hingga Rp 56,1 triliun (SAL) dan 35 persen belanja pegawai digunakan hanya untuk membiayai pensiunan dan keluarganya," lanjutnya.
Karenanya Yuna menegaskan, pemerintah harus menjelaskan secara rinci penggunaan SAL dari tahun 2012. Selain itu, jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM maka semua mobil dinas harus dibiayai dengan uang pribadi pemakai, bukan lagi dibebankan kepada APBN.
"Membengkaknya subsidi BBM juga menunjukkan kegagalan pemerintah melakukan pengendalian BBM selama ini, seperti mewajibkan mobil dinas menggunakan BBM nonsubsidi," tandas Yuna. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan Bahan Pokok Bulan Ramadhan Berlipat
Redaktur : Tim Redaksi