Kepala Disperindag Koptamber, Akmal Muin mengatakan, pihaknya memang saat ini sedang berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk meminimalkan dampak kelangkaan BBM. Meskipun ada kemungkinan normalisasi dari Pemerintah Pusat, menurutnya perlu upaya tertentu untuk menghindari segala kemungkinan.
Termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga kemungkinan ada pelanggaran yang berdampak hukum. Penyelundupan BBM dalam kondisi genting seperti ini menurut dia sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, pantauan SPBU dinilai sangat penting. "Harus dipantau karena soal kebutuhan BBM ini sangat sensitif," ucapnya seperti dilansir FAJAR (JPNN Group), Rabu (28/11).
Hanya saja, lebih lanjut dia mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum mendapatkan laporan adanya upaya pelanggaran. Kelangkaan yang terjadi kata dia, semata-mata karena kebijakan pemerintah yang memang mengurangi jatah ke daerah. "Lagi pula ini kan dialami semua daerah se-Indonesia. Cuma bukan berarti kita diam saja," tambahnya.
Salah seorang anggota DPRD Sinjai, Muhammad Arifin mengatakan, dirinya pesimis pemerintah akan melakukan pengawasan optimal. Kalaupun kata dia memang Pemkab berkomitmen untuk menjaga agar tidak meluas dampak kelangkaan ini, maka harus ditunjukkan dengan langkah nyata. Apalagi, kelangkaan sudah dialami masyarakat.
Arifin juga mengatakan bahwa fakta di lapangan oknum yang ingin melakukan pelanggaran cukup lihai. Dengan demikian, hanya dengan kelihaian juga dalam mengawasinya. Apalagi, di Sinjai sudah beberapa kasus ditemukan ada indikasi untuk penyalahgunaan BBM. Bahkan ada yang sudah berhasil ditangkap. Baik pihak Polres maupun Polairut. "Jadi harus serius," kata Atifin. (arm/bas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Ingin Bantu Masalah Daging Sapi
Redaktur : Tim Redaksi