MALANG-Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi santer dikorankan. Hanya saja, hingga kini pemerintah masih enggan memberi kepastian terkait upaya pengendaliannya. Bila benar akan dinaikkan, maka berapa besaran dan kapan implementasinya juga belum dijelaskan.
Sejauh ini, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi, dinilai sebagai langkah strategis, sekalipun tidak mudah diterapkan. Apalagi, pemerintah sudah menggelontorkan alokasi dana subsidi hampir Rp 300 triliun. Mirisnya, 70 persen subsidi tersebut, dinikmati masyarakat berkategori mampu.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai menutup Semiloka dan Rakernas Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) di UMM Dome, Minggu (5/5). ‘’Ini cara paling mudah, meski tidak gampang,’’ serunya lugas.
Meski demikian, kebijakan yang ditempuh nantinya harus dibarengi dengan penyesuaian program bagi masyarakat tidak mampu. ‘’Tidak boleh, mereka (orang miskin) semakin tergerus, apalagi jatuh. Apabila kebijakan harga BBM tidak dibarengi program perlindungan sosial, maka kemiskinan akan makin meningkat. Ini yang tidak kita harapkan,’’ tandas Hatta yang juga Ketua Umum DPP PAN tersebut.
Untuk menangkal dampak negatif tersebut, Hatta menilai paket perlindungan sosial kepada masyarakat adalah cara terbaik untuk memperkuat ketahanan ekonomi warga kelas bawah.
‘’Harus ada paket perlindungan sosial, kepada masyarakat yang kena dampak paling tinggi. Beasiswa dan aneka bantuan kepada masyarakat miskin harus dinaikkan,’’ tukas besan Presiden SBY itu.
Plt Menteri Keuangan tersebut menilai, program penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat tidak mampu adalah kiat terbaik agar mereka memiliki daya tahan ekonomi.
‘’Kalau ada langkah penghematan BBM, maka kita utamakan program-program tersebut. Setelah itu dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pedesaan, memajukan sektor pendidikan serta tidak lupa memberikan beasiswa masyarakat,’’ pungkasnya.
Sementara itu, di hadapan enam ribuan mahasiswa dari lebih dari 154 universitas dan perguruan tinggi se Indonesia di Dome UMM itu, menteri berusia 59 tahun itu mempresentasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di enam koridor nasional.
Alumni ITB itu menyerukan pentingnya masyarakat melihat peluang dan mereka tantangan dalam arus globalisasi yang bergerak cepat. Indonesia jangan menjadi pasar Asean saja, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang setara dengan masyarakat kawasan regional Asean.
Pentingnya MP3EI itu juga untuk distribusi pemerataan pembangunan yang sesuai wilayahnya. Jangan semua tersentral di Jawa. Pulau Jawa lebih untuk jasa dan agrobisnis, karena keterbatasan sumber daya air. Luar Jawa didorong untuk manufacturing dan industri berat, yang berbasis pada Sumber Daya Alam. "Connectivity antarpulau harus semakin diperkokoh, untuk menjamin integrasi antar koridor," jelasnya.
Sebelumnya, pagi kemarin pria kelahiran 18 Desember 1953 itu memulai agendanya di Malang dengan menyapa para pengunjung Pasar Tugu, sepanjang Jalan Semeru. (dri)
Sejauh ini, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi, dinilai sebagai langkah strategis, sekalipun tidak mudah diterapkan. Apalagi, pemerintah sudah menggelontorkan alokasi dana subsidi hampir Rp 300 triliun. Mirisnya, 70 persen subsidi tersebut, dinikmati masyarakat berkategori mampu.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai menutup Semiloka dan Rakernas Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) di UMM Dome, Minggu (5/5). ‘’Ini cara paling mudah, meski tidak gampang,’’ serunya lugas.
Meski demikian, kebijakan yang ditempuh nantinya harus dibarengi dengan penyesuaian program bagi masyarakat tidak mampu. ‘’Tidak boleh, mereka (orang miskin) semakin tergerus, apalagi jatuh. Apabila kebijakan harga BBM tidak dibarengi program perlindungan sosial, maka kemiskinan akan makin meningkat. Ini yang tidak kita harapkan,’’ tandas Hatta yang juga Ketua Umum DPP PAN tersebut.
Untuk menangkal dampak negatif tersebut, Hatta menilai paket perlindungan sosial kepada masyarakat adalah cara terbaik untuk memperkuat ketahanan ekonomi warga kelas bawah.
‘’Harus ada paket perlindungan sosial, kepada masyarakat yang kena dampak paling tinggi. Beasiswa dan aneka bantuan kepada masyarakat miskin harus dinaikkan,’’ tukas besan Presiden SBY itu.
Plt Menteri Keuangan tersebut menilai, program penanggulangan kemiskinan dan penguatan masyarakat tidak mampu adalah kiat terbaik agar mereka memiliki daya tahan ekonomi.
‘’Kalau ada langkah penghematan BBM, maka kita utamakan program-program tersebut. Setelah itu dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pedesaan, memajukan sektor pendidikan serta tidak lupa memberikan beasiswa masyarakat,’’ pungkasnya.
Sementara itu, di hadapan enam ribuan mahasiswa dari lebih dari 154 universitas dan perguruan tinggi se Indonesia di Dome UMM itu, menteri berusia 59 tahun itu mempresentasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di enam koridor nasional.
Alumni ITB itu menyerukan pentingnya masyarakat melihat peluang dan mereka tantangan dalam arus globalisasi yang bergerak cepat. Indonesia jangan menjadi pasar Asean saja, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang setara dengan masyarakat kawasan regional Asean.
Pentingnya MP3EI itu juga untuk distribusi pemerataan pembangunan yang sesuai wilayahnya. Jangan semua tersentral di Jawa. Pulau Jawa lebih untuk jasa dan agrobisnis, karena keterbatasan sumber daya air. Luar Jawa didorong untuk manufacturing dan industri berat, yang berbasis pada Sumber Daya Alam. "Connectivity antarpulau harus semakin diperkokoh, untuk menjamin integrasi antar koridor," jelasnya.
Sebelumnya, pagi kemarin pria kelahiran 18 Desember 1953 itu memulai agendanya di Malang dengan menyapa para pengunjung Pasar Tugu, sepanjang Jalan Semeru. (dri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Lembar Jawaban UN Robek
Redaktur : Tim Redaksi