JAKARTA - Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap potensi kenaikan harga barang dan jasa diyakini hanya bersifat jangka pendek. Kajian dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan, tingkat inflasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tersebut masih akan terkendali.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan harga atau inflasi memang tidak bisa dihindarkan dari kebijakan penyesuaian harga BBM. "Tapi, dampaknya hanya short term, sementara saja," ujar Perry, Sabtu (20/4).
Menurut Perry, tinggi rendahnya laju inflasi bergantung kepada kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan untuk semua jenis kendaraan, inflasi bakal cukup tinggi. "Jika kenaikan diberlakukan pada segmen tertentu, misalnya mobil pribadi, dampak inflasi bisa lebih rendah," katanya.
Meski demikian, kata Perry, pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk meminimalkan dampak inflasi pada masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. "Ini kelompok yang rentan," ujarnya.
Perry menambahkan, meski ada ancaman inflasi, pemerintah harus merombak kebijakan subsidi BBM yang selama ini sudah sangat membebani APBN. "Secara jangka panjang, ini akan baik bagi perekonomian," ucapnya.
Pemerintah saat ini menyiapkan pemberlakuan dua harga BBM bersubsidi. Untuk motor dan angkutan umum, ditetapkan harga BBM saat ini, yaitu Rp 4.500 per liter. Sedangkan, BBM untuk kendaraan pribadi roda empat Rp 6.500 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan bahwa dengan kebijakan dua harga yang didalami saat ini, potensi inflasi akan mencapai sekitar 0,5 persen.
Menurut Jero, dengan kebijakan pengendalian dua harga tersebut, konsumsi BBM diprediksi "hanya" akan mencapai 48,5 juta kiloliter. Sementara dengan model harga saat ini, kuota volumenya dapat mencapai 53 juta kiloliter. Selisih tersebut bakal menghemat anggaran Rp 21 triliun.
Di sisi lain, pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi Rp 274,7 triliun. Perinciannya, subsidi listrik Rp 80,9 triliun dan subsidi BBM Rp 193,8 triliun dengan volume 46 juta kiloliter.
"Semua sedang kami matangkan. Kalau mau cara tradisional sih, gampang. Tinggal naikin harga. Tapi, rakyat akan menjerit," tuturnya.
Jero memastikan, proses menaikkan harga BBM nanti tidak berbelit-belit. Sebab, menurut dia, kebijakan tersebut tetap bisa diambil tanpa perlu mendapat persetujuan dari parlemen. Dia menegaskan, pihaknya hanya akan berkoordinasi langsung dengan kepolisian terkait dengan rencana menaikkan harga BBM.
Koordinasi itu dilakukan sehubungan dengan potensi penyelewengan BBM bersubsidi yang muncul setelah penerapan kebijakan. "Ada orang nyelundup langsung tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap," katanya. (dyn/owi/c4/sof)
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan harga atau inflasi memang tidak bisa dihindarkan dari kebijakan penyesuaian harga BBM. "Tapi, dampaknya hanya short term, sementara saja," ujar Perry, Sabtu (20/4).
Menurut Perry, tinggi rendahnya laju inflasi bergantung kepada kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan untuk semua jenis kendaraan, inflasi bakal cukup tinggi. "Jika kenaikan diberlakukan pada segmen tertentu, misalnya mobil pribadi, dampak inflasi bisa lebih rendah," katanya.
Meski demikian, kata Perry, pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk meminimalkan dampak inflasi pada masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. "Ini kelompok yang rentan," ujarnya.
Perry menambahkan, meski ada ancaman inflasi, pemerintah harus merombak kebijakan subsidi BBM yang selama ini sudah sangat membebani APBN. "Secara jangka panjang, ini akan baik bagi perekonomian," ucapnya.
Pemerintah saat ini menyiapkan pemberlakuan dua harga BBM bersubsidi. Untuk motor dan angkutan umum, ditetapkan harga BBM saat ini, yaitu Rp 4.500 per liter. Sedangkan, BBM untuk kendaraan pribadi roda empat Rp 6.500 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan bahwa dengan kebijakan dua harga yang didalami saat ini, potensi inflasi akan mencapai sekitar 0,5 persen.
Menurut Jero, dengan kebijakan pengendalian dua harga tersebut, konsumsi BBM diprediksi "hanya" akan mencapai 48,5 juta kiloliter. Sementara dengan model harga saat ini, kuota volumenya dapat mencapai 53 juta kiloliter. Selisih tersebut bakal menghemat anggaran Rp 21 triliun.
Di sisi lain, pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi Rp 274,7 triliun. Perinciannya, subsidi listrik Rp 80,9 triliun dan subsidi BBM Rp 193,8 triliun dengan volume 46 juta kiloliter.
"Semua sedang kami matangkan. Kalau mau cara tradisional sih, gampang. Tinggal naikin harga. Tapi, rakyat akan menjerit," tuturnya.
Jero memastikan, proses menaikkan harga BBM nanti tidak berbelit-belit. Sebab, menurut dia, kebijakan tersebut tetap bisa diambil tanpa perlu mendapat persetujuan dari parlemen. Dia menegaskan, pihaknya hanya akan berkoordinasi langsung dengan kepolisian terkait dengan rencana menaikkan harga BBM.
Koordinasi itu dilakukan sehubungan dengan potensi penyelewengan BBM bersubsidi yang muncul setelah penerapan kebijakan. "Ada orang nyelundup langsung tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap," katanya. (dyn/owi/c4/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zona Perdagangan Bebas Batam Perlu Dievaluasi
Redaktur : Tim Redaksi