jpnn.com, MALUKU - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Maluku yang terdiri dari berbagai instansi di bawah Kemenkeu menggelar konferensi pers APBN KITA (kinerja dan fakta) Tahun 2019 di Maluku baru-baru ini.
Ini dilakukan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola pendapatan negara
BACA JUGA: Bea Cukai Jateng DIY Laporkan Kinerja Penerimaan APBN 2019
Kepala Kantor Bea Cukai Maluku, Erwin Situmorang, sekaligus selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku menjelaskan kegiatan tersebut merupakan upaya mengomunikasikan perkembangan ekonomi dan keuangan pemerintah di Provinsi Maluku kepada seluruh pengambil dan pelaksana kebijakan serta masyarakat di Maluku.
Bersama dengan Kepala Kantor Perbendaharaan Maluku, Noor Faisal Achmad dan kepala kantor di lingkungan Kemenkeu Provinsi Maluku, Erwin menyampaikan realisasi pendapatan APBN 2019 mencapai Rp2,12 triliun atau sekitar 95,86% dari target sebesar Rp2,22 triliun. Realisasi pendapatan Tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan akhir tahun 2018 yaitu sebesar Rp2,03 triliun.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Lagi-Lagi Anies Baswedan hingga Mantan Pendukung Prabowo Subianto Ribut
Realisasi pendapatan sebagian besar berasal dari penerimaan dari sektor pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai, sebesar Rp 1,8 triliun atau 85% dari total pendapatan negara.
Sementara itu, pengeluaran APBN dari pagu Rp21,58 triliun, sampai dengan akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp20,88 triliun atau sekitar 96,76%.
“Untuk total penerimaan negara yang berhasil dicapai dari kantor di lingkungan Bea Cukai Maluku yang terdiri dari Bea Cukai Ambon, Ternate, dan Tual adalah sebesar Rp718,92 miliar atau sebesar 111,87% dari target Rp642,57 miliar,” ujar Erwin.
Sedangkan menurut Noor Faisal, realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2019 secara nominal tumbuh sebesar 3,4% dibanding tahun 2018, sementara realisasi dana desa tumbuh sebesar 16,50% dibanding tahun sebelumnya.
“Hal ini sejalan dengan kenaikan pagu dana desa tahun 2019 sebesar 16,50%, sedangkan pagu dana desa untuk tahun 2020 di Provinsi Maluku mengalami kenaikan rata-rata 3,28% pada seluruh kabupaten dan kota, kecuali pada kota Ambon,” ujarnya.
Erwin berharap agar pada tahun anggaran 2020 dapat terwujud peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder lainnya dengan jajaran Kementerian Keuangan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Maluku. (ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi