jpnn.com, PONOROGO - Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan kepanjangan tangan Kementerian Sosial.
Dia meminta agar setiap hari TKSK merespons cepat perkembangan di tempat tugas mereka.
BACA JUGA: Mensos Risma Hadir dalam Bimtek TKSK di Kabupaten Ponorogo
Mensos meminta TKSK memberikan laporan cepat. Misalnya, bila ada warga tidak mampu namun tidak menerima bantuan. Atau, ada warga yang mampu namun justru menerima bantuan.
“Laporkan ya. Saya menemukan ada pendamping yang membawa lari kartu bantuan penerima manfaat. Ini saya laporkan ke pihak berwajib. Saya mohon TKSK bisa merespons cepat,” kata Mensos Risma dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo, Senin (14/6).
BACA JUGA: Risma Persilakan Keluarga Penerima Bansos Kemensos Memanfaatkan SKA
Hadir mendampingi Mensos, Staf Khusus Menteri Sosial Don Rozano Sigit dan Suhardi Lili serta Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Joko Irianto.
Mensos disambut Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, dan jajarannya. Hadir pula anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania.
BACA JUGA: Manfaat Minum Air Rebusan Serai dan Jahe Tiap Pagi, Luar Biasa
Dalam kesempatan itu, Mensos menyerahkan bantuan Atensi dari Balai Abiyoso Cimahi berupa satu Unit Printer Braille Portabel senilai Rp80 juta kepada Yayasan Aisyiyah Ponorogo.
Mensos meminta TKSK menjadi bagian dari tugas membantu Kemensos dalam proses pendataan penerima manfaat sehingga data penerima tersebut lebih berkualitas dan bantuan tepat sasaran.
Demikian pula dengan kasus-kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terdapat di beberapa lokasi di Kabupaten Ponorogo. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, TKSK diharapkan mengembangkan jejaring untuk membantu menyelesaikan masalah sosial.
"Mohon dilaporkan, ya, bapak ibu. Nanti dijemput dan bisa diberikan perawatan,” ujar Mensos.
Inilah harapan Mensos agar terjadi penguatan sinergitas dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan kesejahteraan sosial,” kata Mensos.
“Kekuatan berbasis masyarakat seperti Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) harus dioptimalkan perannya. Karena mereka adalah garda depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata dia.
Mensos mengharapkan mereka dapat mengoptimalkan peran tersebut dan berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik pencegahan dan penanganan masalah sosial serta pemberdayaan masyarakat.
PSKS sebagai garda depan yang dimaksud Mensos di antaranya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, Karang Taruna, Forum CSR dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
“Jadilah kekuatan nyata dan beri kontribusi nyata dalam berbagai bidang di tengah masyarakat,” kata Mensos.
TKSK diharapkan juga mampu menghadapi tantangan dan isu-isu serta kondisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
“TKSK harus mampu berinisiatif merespons permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Mensos.
Seperti kondisi pandemi Covid-19, TKSK hadir untuk memberi layanan di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif.
Tahun 2021, jumlah TKSK bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 7.201 menjadi 7.230 orang yang tersebar di seluruh wilayah tanah air.
Kemensos berharap di seluruh Indonesia peran TKSK dapat berjalan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi