jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meski hanya diikuti satu pasangan calon. Lalu bagaimana mekanisme pemilihan jika pesertanya hanya satu pasangan saja?
Pihak pemohon uji materi terhadap UU Pilkada, Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru, mengusulkan calon tunggal diadu dengan kotak kosong. Namuh usulan ini dianggap kurang konstitusional oleh majelis hakim.
BACA JUGA: MK Putuskan Pilkada Bisa Digelar dengan Kontestan Tunggal
"Majelis tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa 'setidaknya dua pasangan calon' atau 'paling sedikit dua pasangan calon' yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian, pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara," kata anggota Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo membacakan amar putusan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
Majelis berpendapat bahwa calon tunggal lebih tepat jika masyarakat diberi pilihan 'setuju' atau 'tidak setuju' dengan pasangan tersebut. Apabila ternyata rakyat lebih banyak memilih 'setuju', maka pasangan calon itu ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.
BACA JUGA: DPR Desak Pemerintah Jadikan Asap Bencana Nasional
Jika lebih banyak memilih 'tidak setuju', maka pemilihan kembali digelar pada putaran berikutnya. Hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi karena sudah berdasarkan pilihan rakyat.
"Dengan mekanisme (setuju dan tidak setuju) itu, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar pilkada dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan," pungkas Suhartoyo. (dil/jpnn)
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Kirim Tenaga Ahli ke Arab Saudi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wacana Pembentukan Panja Gula Bergulir
Redaktur : Tim Redaksi