KENDARI - Perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) berbuntut. Penggugat yang merasa haknya dirugikan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) memperkarakan Ketua MK Mahfud MD.
Adalah Abdul Hasan Mbou, mantan calon Bupati Buton yang menggugat Mahfud berikut koleganya. Dua orang kuasa hukum Hasan Mbou kepada Kendari News (JPNN Group), Jon Mathias SH dan Mai Indrady SH dari lembaga Law Office Jon Mathias SH Associates mengatakan gugatan itu sudah didaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan 30 Januari 2013.
Jon mengatakan pihaknya kembali mengajukan gugatan dengan pertimbangan untuk memberi pelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa MK itu tidak selamanya benar sehingga perlu diuji atas keputusan yang merugikan dirinya.
Gugatan dimaksud antara lain berkaitan keputusan perkara nomor 19-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 24 Juli 2012. "Tidak mengikutsertakan penggugat (Abdul Hasan Mbou) di dalam persidangan-persidangan adalah sangat fatal sekali," katanya.
Selain hal itu, disampaikan dalam gugatan ada 45 poin yang dicatat dalam kronologis dan alasan-alasan yang mendasari gugatan penggugat terhadap MK.
Atas keputusan MK tersebut, penggugat dirugikan secara materil sebanyak Rp 20 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp 120 miliar. (fri/awa/jpnn)
Adalah Abdul Hasan Mbou, mantan calon Bupati Buton yang menggugat Mahfud berikut koleganya. Dua orang kuasa hukum Hasan Mbou kepada Kendari News (JPNN Group), Jon Mathias SH dan Mai Indrady SH dari lembaga Law Office Jon Mathias SH Associates mengatakan gugatan itu sudah didaftar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan 30 Januari 2013.
Jon mengatakan pihaknya kembali mengajukan gugatan dengan pertimbangan untuk memberi pelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa MK itu tidak selamanya benar sehingga perlu diuji atas keputusan yang merugikan dirinya.
Gugatan dimaksud antara lain berkaitan keputusan perkara nomor 19-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 24 Juli 2012. "Tidak mengikutsertakan penggugat (Abdul Hasan Mbou) di dalam persidangan-persidangan adalah sangat fatal sekali," katanya.
Selain hal itu, disampaikan dalam gugatan ada 45 poin yang dicatat dalam kronologis dan alasan-alasan yang mendasari gugatan penggugat terhadap MK.
Atas keputusan MK tersebut, penggugat dirugikan secara materil sebanyak Rp 20 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp 120 miliar. (fri/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Kemenpera Wajib Ikuti Diklat Manajemen Proyek
Redaktur : Tim Redaksi