Setelah berhenti dari dunia politik, mantan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop dikabarkan telah ditunjuk sebagai dewan dari organisasi konsultan internasional yang menjadi pengelola terbesar dana bantuan luar negeri Australia. Posisi barunya ini menuai kritik tajam. Pekerjaan baru Julie Bishop disorot:Julie Bishop telah bergabung dengan dewan Palladium, yang memiliki kontrak kerja senilai lebih dari $ 500 juta dengan Departemen Luar NegeriPenny Wong dari Partai Buruh mengatakan ini adalah pelanggaran standar menteri dan telah meminta kantor PM untuk bertindakJulie Bishop mengatakan dia yakin dia telah mematuhi Pernyataan Standar Menteri

BACA JUGA: Tingkat Suku Bunga di Australia Turun Jadi Satu Persen

Julie Bishop adalah menteri luar negeri Australia yang memprivatisasi penyaluran bantuan luar negeri Australia dan kini dia bekerja untuk Palladium, salah satu konsultan internasional pengelola dana hibah yang tercatat sebagai penerima manfaat terbesar dari kebijakan privatisasi yang diteken Bishop tersebut.

Palladium sendiri diketahui memiliki kantor perwakilan di 75 negara di seluruh dunia dan dioperasikan dari 8 kantor strtegis diantaranya di Brisbane, Australia dan Jakarta.

BACA JUGA: Tati Carlin Perkenalkan Rempeyek Indonesia di Masterchef Australia 2019

Hal inilah yang kemudian memicu tudingan dari oposisi bahwa pekerjaan baru Julie Bishop itu melanggar aturan Standar Menteri yang berlaku di Australia.

"Ini adalah ujian integritas Perdana Menteri dan Scott Morrison harus bertindak." kata jurubicara urusan luar negeri Penny Wong kepada ABC.

BACA JUGA: Imbangi Dominasi China, Australia Perlu Kembangkan Senjata Nuklir

Aturan yang diterbitkan oleh Perdana Menteri Australia mengenai Standar Menteri melarang mantan menteri untuk mengambil "keuntungan pribadi dari informasi dimana mereka sebagai Menteri memiliki akses terhadap informasi itu dan informasi itu umumnya tidak tersedia untuk umum".

"Palladium sendiri telah mengatakan bahwa Julie Bishop dipilih untuk menempati posisi itu dengan pertimbangan, antara lain karena jaringan kontak globalnya yang luas," katanya.

"Pernyataan Palladium ini kian memperjelas bahwa Julie Bishop diangkat karena pengetahuannya yang unik."

Partai Buruh mengatakan Palladium saat ini memiliki kontrak senilai lebih dari $ 500 juta atau setara dengan Rp 4,9 trilyun dengan Departemen Luar Negeri.

Saat menjabat sebagai menteri luar negeri, Julie Bishop menutup AusAid, organisasi yang menyalurkan dana bantuan luar negeri dari pemerintah Australia yang sudah lama beroperasi, dan membuka anggaran bantuan luar negeri kepada kontraktor swasta seperti Palladium.

"Julie Bishop diangkat menjadi dewan di perusahaan yang mengambil untung dari keputusan yang telah dia buat sebagai menteri," kata Penny Wong. Photo: Mantan Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, juga tengah disorot karena pensiun dari politik dan bekerja sebagai konsultan di perusahaan EY. (ABC: Matt Roberts)

Ini bukan pertama kali, mantan Menteri dituding melanggar aturan Standar Menteri. Pekan lalu tuduhan yang sama juga mencuat setelah tersiar kabar mantan menteri pertahanan Christopher Pyne akan menduduki jabatan sebagai konsultan pertahanan pada perusahaan raksasa bisnis global EY.

Penny Wong mengatakan Christopher Pyne juga telah melanggar standar menteri dengan mengambil pekerjaan itu.

"Tidak etis bagi Christopher Pyne atau Julie Bishop untuk mengatakan, 'Saya pikir saya layak untuk posisi itu. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan'."

Julie Bishop mengatakan kepada Australian Financial Review bahwa dia yakin dia telah mematuhi Pernyataan dari Standar Menteri.

"Aturan untuk mantan menteri jelas dan kami merujuk Anda pada pernyataan yang dibuat oleh Julie Bishop tentang masalah itu," kata kantor Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam sebuah pernyataan kepada ABC.

Julie Bishop dan Palladium menolak menanggapi permintaan wawancara dari ABC.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Disinformasi Membuat Masyarakat Sulit Move on Dari Pilpres 2019