MANILA - Pemerintah Kamboja memanggil pulang duta besarnya di Filipina, Hos Sereythonh terkait sengketa perbatasan laut. Penarikan itu dilakukan menyusul pernyataan Sereythonh yang menuduh Filipina memainkan politik kotor terkait perbatasan laut dengan China.
Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, mengungkapkan penarikan Sereythonh oleh pemerintah Kamboja dalam keterangan kepada wartawan di Manila, Jumat (10/8). Namun Rosario tidak merinci alasan pasti pemanggilan Sereythonh ke negara asalnya.
Sebelumnya, bulan lalu Rosario memanggil Sereythonh untuk menjelaskan komentar dalam surat yang ditujukannya kepada sebuah surat kabar di Manila. Dalam suratnya kepada harian Philippine Star, Sereythonh menuduh Filipina dan Vietnam telah berkonspirasi dan membajak komunike bersama dalam pertemuan ASEAN di Kamboja beberapa waktu lalu. Sereythonh pun menyalahkan Filipina dan Vietnam sebagai penyebab pertikaian dalam konferensi ASEAN yang berlangsung beberapa waktu lalu di Kamboja.
Namun Sereythonh tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan sedang sakit. Yang pasti komentar pedas Sereythonh telah memperkeruh perbedaan faksi di antara 10 negara anggota ASEAN menyusul gagalnya mencapai kesepakatan menyikapi sengketa di Laut China Selatan.
Sebaliknya, Filipina menuduh Kamboja dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas menolak 5 draft pernyataan bersama ASEAN mengenai konflik laut antara Filipina dan beberapa negara ASEAN lainnya dengan China. Dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan, Kamboja dikenal sebagai negara ASEAN yang menjadi sekutu China.
Juru bicara Kementrian Luar Negeri Filipina, Raul Hernandez menyatakan bahwa pemerintah Kamboja memiliki hak prerogatif untuk memanggil pulang duta besar atau diplomat-diplomat lain mereka. “Kami harap sang dubes bisa membangun kembali persahabatan yang telah terjalin antar kedua negara,” kata Hernandez.
China mengklaim hampir keseluruhan wilayah Laut China Selatan yang dikabarkan sangat kaya akan berbagai jenis sumber daya alam tersebut. Namun beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam, serta Taiwan, juga merasa berhak atas sebagian wilayah tersebut.(AFP/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tampilkan Penari Seksi, Maskapai Vietnam Kena Sanksi
Redaktur : Tim Redaksi