Bela Menpora Amali, Politikus PDIP: Menteri Berprestasi malah Dimaki

Rabu, 20 Oktober 2021 – 21:20 WIB
Aria Bima. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima sangat menyayangkan banyaknya cercaan warganet yang ditujukan kepada Menpora Zainudin Amali perihal tidak berkibarnya bendera Merah Putih  di partai final Piala Thomas 2020.

Aria Bima memberikan pembelaan dengan menyebut bahwa seharusnya masyarakat memberikan apresiasi kepada Menpora Amali yang telah melakukan banyak prestasi.

BACA JUGA: Menpora Amali Bantah Anggapan Tidak Kenal Fajar Alfian/Rian Ardianto

Sejak dilantik sebagai Menpora di dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024 beberapa prestasi olahraga mulai banyak ditorehkan.

Mulai dari event Olimpiade, suksesnya ajang PON XX Papua 2021 hingga kesuksesan tim bulu tangkis Indonesia di Thomas Cup 2020.

BACA JUGA: Soal Video Viral Fajar/Rian Tak Dikenal, Begini Penjelasan Menpora

"Lah ini kasihan ini, menteri ini (Menpora-Red) punya prestasi malah di maki-maki gara-gara ini," kata Aria Bima dalam rilis tertulis.

Bendera Merah Putih gagal berkibar di podium tertinggi Piala Thomas 2020 usai Indonesia dihukum oleh Badan Antidoping Dunia (WADA) karena melalaikan prosedur antidoping.

BACA JUGA: Indonesia Mendapat Hukuman dari WADA, Menpora Gelar Rapat Bersama KOI dan LADI

Untuk itu, Indonesia kemudian mendapat hukuman dari WADA tidak boleh menggunakan bendera negara saat tampil di kejuaraan dunia selain Olimpiade.

Supaya masalah tersebut cepat selesai, Aria Bima menginginkan untuk segera diusut secara tuntas karena hal itu menyangkut masalah negara.

Tidak main-main karena masalah tersebut menyangkut nama bangsa dan negara, simbol kehormatan serta harga diri bangsa. Maka siapa yang melalaikan bisa di pidana.

"Ini mempermalukan simbol-simbol negara dan ini ranahnya bisa pidana loh, ranah hukum. Ini bukan masalah kecil, karena dampaknya membawa kehormatan negara, sehingga perlu di cek," tegas Aria Bima.

Menpora Amali sendiri sudah bergerak cepat untuk mengusut masalah tersebut dengan membentuk tim kerja percepatan penyelesaian sanksi WADA dengan ketua Raja Sapta Oktohari.

Usai ditunjuk sebagai ketua tim kerja percepatan penyelesaian sanksi WADA, Okto langsung menghimpun semua data dan permasalahan Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) selama satu bulan ke depan sambil mulai melakukan pendekatan-pendekatan eksternal ke Komite Olimpiade Internasional (IOC) hingga membantu memfasilitasi komunikasi LADI dengan WADA.(mcr16/jpnn)


Redaktur : Adil
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler