JAKARTA - Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji, Denny Indrayana mengatakan, unsur aparat kepolisian tidak muncul dalam kejadian di Sodong, Mesuji, Sumatera Selatan. Menurutnya, justru aparat kepolisian hadir belakangan atau setelah kerusuhan terjadi.
"Kalau selama ini berkembang bahwa di Sodong terjadi tindakan sadis yang seakan-akan dilakukan oleh aparat keamanan, itu sebenarnya yang terjadi adalah semacam konflik antara warga dengan perusahaan," ujar Denny di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (2/1).
Bahkan dugaan aktor-aktor keterlibatan aparat lebih banyak di Register 45 dan Desa Sri Tanjung Mesuji, Lampung. "Misalnya aparat keamanan, masyarakat, perusahaan. Bahkan di Register 45 ada pihak-pihak yang memanfaatkan menjadi proses jual beli tanah, padahal itu tanah negara," ujarnya.
Lantas apakah ijin perusahaan akan dibekukan setelah temuan awal TGPF ? "Kita akan melihat secara menyeluruh. Minggu lalu baru bertemu dengan pihak perusahaan. Kita meminta mereka menyampaikan data-data dan dokumen-dokumen tertulis dan kita akan turun lagi ke lapangan," ujarnya.
Rekomendasi yang akan disampaikan oleh tim akan sangat bergantung dari data
perusahaan dan hasil turun ke lapangan. "Apapun data yang muncul kalau memang itu diperlukan ada langkah-langkah lanjut akan kami sampaikan dalam laporan akhir," ungkap dia.
Denny juga mengaku mempunyai bukti-bukti terkait persoalan Hak Asasi Manusia yang akan dikoordinasikan secarna penuh dengan Komnas HAM.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, semua aparat kepolisian yang terlibat kasus di Mesuji dipastikan diproses secara hukum. "Semua sedang berproses, kalau disiplin sudah tinggal nanti peradilan karena ada yang kita ajukan ke pengadilan. nanti Kapolda yang menyampaikan," kata Timur. (kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komposisi PNS akan Didominasi Jabatan Fungsional Khusus
Redaktur : Tim Redaksi