"Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi di atas 40 persen. Untuk provinsi di Indonesia di kisaran 25 persen, sedangkan kabupaten dan kota di kisaran 51 persen," ungkap Eddy dalam Seminar Perkembangan Ekonomi Terkini dan APBN 2013 di Hotel Mercure, Kamis (1/11).
Menurut Eddy, kondisi ini terus meningkat hingga 2011 dan belanja pegawai baru mengalami penurunan secara proporsi terhadap belanja total pada 2012. Proporsi belanja modal mengalami peningkatan pada tahun ini dan tahun sebelumnya, yakni di atas 20 persen."Pada 2012 belanja modal Rp134 triliun, lebih rendah dibandingkan subsidi bahan bakar minyak," ungkap Eddy.
Persoalan lain dalam kualitas belanja daerah adalah penyerapan anggaran. Pada triwulan ketiga, kata Eddy, daya serap hanya 26 persen. Sedangkan pada triwulan keempat terjadi lonjakan hingga 97 persen.
"Dalam tiga bulan dari 26 persen bisa sampai 97 persen. Bisa dibayangkan bagaimana kualitas penggunaan anggaran itu. Ini bukan kesalahan pemerintah pusat, tetapi pemda karena perencanaannya ada di pemda," ujarnya.
Ia menambahkan setiap menyusun RAPBD, daerah selalu menetapkan defisit. Padahal data 2011 menunjukkan bahwa pada posisi akhir Desember perkiraan jumlah dana pemda yang menganggur di bank umum mencapai Rp80,4 triliun.
"Bentuk dana pemda di perbankan ini terdiri atas simpanan berjangka, giro, dan tabungan. Ternyata besaran dana dalam bentuk simpanan berjangka mengalami tren yang meningkat signifikan," katanya.
Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF, Rofyanto Kurniawan mengungkapkan belanja pegawai dalam APBN 2013 sebesar Rp241,1 triliun. Anggaran tersebut untuk kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok sebesar rata-rata 7 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke 13, penyediaan anggaran dan remunerasi untuk mendukung reformasi birokrasi, serta penataan jumlah dan distribusi pegawai negeri yang mengacu prinsip zero growth dan berbasis kompetensi.
Belanja barang dalam APBN tahun depan sebesar Rp167 triliun, meningkat Rp3,1 triliun dari pagu APBN Perubahan tahun ini. "Belanja modal APBN tahun depan sebesar Rp216 triliun, naik Rp38,3 triliun dari APBNP 2012," ungkap Rofyanto.
Belanja modal ini digunakan untuk meningkatkan anggaran infrastruktur, mendukung pendanaan kegiatan multiyears, kapasitas mitigasi dan adaptasi, serta meningkatkan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force.
Anggota Badan Anggaran di DPRD Kalbar, Suprianto mengatakan pihaknya akan berupaya agar dalam APBD 2013 nanti, porsi anggaran untuk belanja publik dapat lebih besar daripada belanja pegawai. “Idealnya 60 persen untuk publik dan 40 persen untuk belanja aparatur," ujarnya.
Porsi anggaran yang lebih besar untuk belanja publik itu pun diharapkan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus betul-betul sampai ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang diprogramkan oleh pemprov. Ia juga mengakui, meski saat ini total APBD Kalbar sudah meningkat hingga sekitar Rp3 triliun, jumlah tersebut masih kurang. Sebab, masih banyak kebutuhan dana untuk pembangunan.
"Makanya, perlu ada terobosan-terobosan dari pemerintah provinsi," katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa dana pembangunan tidak hanya berasal dari APBD tingkat provinsi tetapi juga dari berbagai sumber lain misalnya APBN, pinjaman luar negeri dan APBD kabupaten/kota. Belum lagi dari sektor swasta. Diharapkan berbagai sumber dana ini dapat dimanfaatkan secara sinergis demi percepatan pembangunan di Kalbar. (uni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bayar Tagihan Listrik Via Online
Redaktur : Tim Redaksi