jpnn.com - JAKARTA - Kelulusan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) 100 ribu lebih honorer kategori II yang lulus seleksi.
Pemberkasan NIP untuk para CPNS dari kelompok tenaga honorer kategori II ini sebelumnya sempat ditutup sementara karena adanya Pemilu Parlemen awal April lalu. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyebutkan pemberkasan NIP langsung dibuka setelah pemilu rampung.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Herman Suryatman membenarkan sampai kemarin belum ada satupun pemberkasan NIP CPNS dari kelompok tenaga honorer K2 yang masuk ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Baik itu di BKN pusat maupun di kantor BKN regional, belum ada usulan pemberkasan NIP yang masuk," katanya kemarin. Herman menuturkan informasi terakhir dari dari BKN menyebutkan bahwa sampai saat ini instansi daerah yang kebagian jatah CPNS masih fokus melaksanakan verifikasi data.
Dia menuturkan verifikasi data ini penting. Sebab sebelumnya BKN telah mengeluarkan surat edaran yang isinya data CPNS yang diajukan NIP-nya tidak boleh palsu. Jika kedatapan ada CPNS dari tenaga honorer siluman, kepala instansi bisa dijatuhi sanksi pidana.
"PPK (pejabat pembina kepegawiaan, red) dalam menyerahkan berkas hasil verifikasi honorer K-2 yang lulus menjadi CPNS harus membuat surat pernyataan bertanggungjawab mutlak," tegas Herman. Diduga kuat keberadaan surat ini semakin membuat pimpinan daerah takut melayangkan pemberkasan NIP.
Sebab tahun-tahun sebelumnya tidak ada ketentuan seperti ini. Sehingga banyak tenaga honorer siluman yang lolos saat pemberkasan dan mendapatkan NIP abdi negara. "Kami memang berpikiran saat ini instansi daerah sangat hati-hati melakukan verifikasi," katanya.
Herman mengatakan upaya memperketat usulan pemberkasan NIP ini murni untuk menjaring calon abdi negara yang memenuhi syarat. Dia mengatakan penerimaan CPNS dari formasi tenaga honorer kategori II ini harus akuntabel supaya hasilnya bisa optimal. Dia sadar resiko kebijakan itu membuat waktu pemberkasan agak lebih lama.
Tahun ini pemerintah melakukan ujian tulis kepada sekitar 600 ribu tenaga honorer kategori II. Ujian itu dipakai untuk menjadi sekitar 150 ribu tenaga honorer kategori II untuk menjadi CPNS.
BACA JUGA: Terus Berkonflik, PPP Terancam tak Bisa Usung Capres
Di sejumlah daerah muncul kabar banyak banyak tenaga honorer siluman yang lulus ujian. Jika ada tenaga honorer siluman lulus ujian kemudian lolos diajukan dalam pemberkasan NIP CPNS, maka kepala instansinya akan diproses pidana. (wan)
BACA JUGA: Koalisi Indonesia Raya Sikap Blunder Amien Rais
BACA JUGA: Yakin Kisruh PPP tak Berdampak ke Kinerja Kemenag
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suryadharma Sebut Koalisi dengan Gerindra Belum Sah
Redaktur : Tim Redaksi