JAKARTA - Pemerintah menyesali aksi anarkis tenaga kerja Indonesia yang menyerang KJRI di Jeddah, Arab Saudi.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyatakan tindakan pengrusakan tersebut justru memperburuk citra para TKI. Bukan tidak mungkin para majikan akan berpikir ulang untuk merekrut para TKI.
"Kebijakan pemutihan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itulah yang memungkinkan bagi mereka untuk kembali ke negara masing-masing dan mendapatkan pekerjaan legal di Arab Saudi. Apabila ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum tentunya kredibilitas para TKI sangat dirugikan. Karena baik majikan maupun potensial majikan akan berpikir lagi untuk merekrut mereka di sana," jelas Faizasyah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (10/6).
Namun, ketika ditanya soal sanksi bagi para pelaku kerusuhan itu, Faizasyah hanya menyatakan sanksi tersebut baru berupa sanksi sosial dari masyarakat Arab Saudi. Dia melanjutkan, para TKI akan kesulitan mendapat pekerjaan di sana.
Faizasyah menekankan, para staf KJRI Jeddah telah berupaya maksimal untuk memfasilitasi keperluan para TKI, khususnya dokumen-dokumen yang menyangkut izin tinggal. Setidaknya, setiap hari, para staf bekerja 24 jam dari pukul 05.30 waktu setempat.
"Lebih dari 100 ribu dokumen dan lain-lain telah dikirimkan dari Jakarta, koordinasi dengan Kemenlu dan pemerintah terkait dan dokumen itulah yang kemudian diterbitkan untuk WNI. Saya garis bawahi, dari sisi pemerintah bekerja 100 persen maksimal mungkin memfasilitasi TKI atau WNI kita yang sudah melewati masa tinggal resmi mereka di Arab Saudi," tegasnya.
Karena itu, ketika disinggung soal kemungkinan penggantian pejabat KJRI di Jeddah, Faizasyah mengatakan hal tersebut masih terlalu dini untuk dilakukan. Sebab, kebijakan untuk menghentikan proses pemberian paspor, sudah menjadi pertimbangan dari pihak keamanan setempat. Karena, kondisi saat itu sudah tidak bisa dikendalikan.
"Sekarang terlalu cepat ambil sikap atau keputusan, juga menghakimi sejauh mana peran yang dilakukan perwakilan kita dalam memberikan perlindungan juga fasilitas kekonsuleran bagi masyarakat kita. Hari ini dilakukan antisipasi, ada penambahan aparat keamanan," ungkapnya. (flo/jpnn)
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyatakan tindakan pengrusakan tersebut justru memperburuk citra para TKI. Bukan tidak mungkin para majikan akan berpikir ulang untuk merekrut para TKI.
"Kebijakan pemutihan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itulah yang memungkinkan bagi mereka untuk kembali ke negara masing-masing dan mendapatkan pekerjaan legal di Arab Saudi. Apabila ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum tentunya kredibilitas para TKI sangat dirugikan. Karena baik majikan maupun potensial majikan akan berpikir lagi untuk merekrut mereka di sana," jelas Faizasyah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (10/6).
Namun, ketika ditanya soal sanksi bagi para pelaku kerusuhan itu, Faizasyah hanya menyatakan sanksi tersebut baru berupa sanksi sosial dari masyarakat Arab Saudi. Dia melanjutkan, para TKI akan kesulitan mendapat pekerjaan di sana.
Faizasyah menekankan, para staf KJRI Jeddah telah berupaya maksimal untuk memfasilitasi keperluan para TKI, khususnya dokumen-dokumen yang menyangkut izin tinggal. Setidaknya, setiap hari, para staf bekerja 24 jam dari pukul 05.30 waktu setempat.
"Lebih dari 100 ribu dokumen dan lain-lain telah dikirimkan dari Jakarta, koordinasi dengan Kemenlu dan pemerintah terkait dan dokumen itulah yang kemudian diterbitkan untuk WNI. Saya garis bawahi, dari sisi pemerintah bekerja 100 persen maksimal mungkin memfasilitasi TKI atau WNI kita yang sudah melewati masa tinggal resmi mereka di Arab Saudi," tegasnya.
Karena itu, ketika disinggung soal kemungkinan penggantian pejabat KJRI di Jeddah, Faizasyah mengatakan hal tersebut masih terlalu dini untuk dilakukan. Sebab, kebijakan untuk menghentikan proses pemberian paspor, sudah menjadi pertimbangan dari pihak keamanan setempat. Karena, kondisi saat itu sudah tidak bisa dikendalikan.
"Sekarang terlalu cepat ambil sikap atau keputusan, juga menghakimi sejauh mana peran yang dilakukan perwakilan kita dalam memberikan perlindungan juga fasilitas kekonsuleran bagi masyarakat kita. Hari ini dilakukan antisipasi, ada penambahan aparat keamanan," ungkapnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Keterangan Resmi KJRI Jeddah
Redaktur : Tim Redaksi