BEM Nusantara tak Mendesak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK, nih Alasannya

Selasa, 01 Oktober 2019 – 07:04 WIB
Mahasiswi berfoto di depan stan Mhkamah Konstitusi dalam acara Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Grha Sabha Pramana UGM. Ilustrasi Foto: Soetomo Samsu/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Nusantara memilih mengajukan uji materi atau Judicial Review (JR) UU KPK hasil revisi ke MK daripada melakukan aksi demonstrasi.

Alasannya, menurut Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana, putusan MK bersifat final dan mengikat.

BACA JUGA: Sungguh, Presiden Jokowi Dihadapkan pada Situasi Sulit

"Hasil JR akan memberikan keputusan mutlak yang tak bisa diganggu gugat," katanya, Senin (30/9).

Menurutnya, jika mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, persoalan tidak akan selesai jika nantinya Perppu KPK ditolak DPR. Hal ini berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif.

BACA JUGA: Margarito: Presiden Jokowi Jangan Melihat Jumlah Massa Demo Mahasiswa

"Ketika kita minta Perppu dari presiden dan DPR menolak lagi, kan lebih ribet nanti ini. Akan memperpanjang konflik antara legislatif dan eksekutif nantinya," jelas Hengky.

Dijelaskan, BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan, tapi ada poin-poin dalam RUU KUHP dan UU KPK yang harus direvisi lagi.

BACA JUGA: Margarito Ingatkan Jokowi Jangan Meniru Kegagalan SBY soal Perppu

"Nah rencananya kami akan menempuh judicial review sesuai jalur hukum yang ada di Indonesia, karena bagi saya itu adalah keputusan mutlak ketika sudah diputuskan oleh MK," papar Hengky.

Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) ini menyatakan saat ini belum waktunya berdialog dengan Presiden Jokowi. Dia menceritakan ketika undangan pertemuan disampaikan Jokowi beberapa hari lalu, BEM Nusantara belum menyatakan penolakan ataupun menerima.

Alasannya, saat ini BEM Nusantara sedang berduka cita. Selain banyak yang ditangkap dan terluka, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara bahkan ada yang meninggal dunia.

Alasan lainnya karena undangan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan mahasiswa dipandang terlalu mendadak.

"Pak Jokowi juga terlalu mendadak mau ngajak mahasiswa. Kalau saya dari BEM Nusantara ingin ada dari Sabang sampai Merauke perwakilan teman-teman menyampaikan langsung kepada presiden. Karena yang berjuang bukan hanya di Jakarta tapi setiap daerah juga kan berjuang," ujarnya.

Namun demikian, pihaknya siap bertemu Presiden Jokowi menyampaikan aspirasi bersama dengan teman-teman mahasiswa lainnya. (Antara/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler