jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengedepankan politik anggaran untuk rakyat ibu kota.
Kesan diungkapkan menyusul langkah Pemprov DKI mengurangi anggaran penanganan banjir. Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan anggaran penanggulangan banjir dalam APBD Perubahan 2018 semula dianggarkan Rp 4,5 triliun dikurangi Rp 400 miliar menjadi Rp 4,1 triliun dan APBD 2019 sebesar Rp 1 triliun.
BACA JUGA: 15 Korban Banjir Digigit Ular Berbisa
"Seharusnya politik anggaran dipersembahkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elite," ujar Ari kepada jpnn.com, Jumat (3/1).
Ari juga membandingkan besaran anggaran yang akan dikucurkan untuk Pemprov DKI lewat APBD 2020 untuk penyelengggaraan Formula E yang nilainya mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.
BACA JUGA: Janji Anies Baswedan 2019 tak Ada Banjir, Faktanya Jakarta Porak-poranda
Padahal, menurut Ari, dampak yang dirasakan masyarakat akibat banjir juga sangat merugikan. Sementara penyelenggaraan formula E, nyaris tidak ada keuntungan yang dirasakan langsung masyarakat.
"Jadi, anggaran untuk penanggulangan banjir yang seharusnya didahulukan sampai benar-benar banjir dapat diminimalisir. Bukan malah anggaran untuk penyelenggaraan lomba balap formula atau menaikkan anggaran tim TGUPP, yang diutamakan," ujar pembimbing calon doktoral di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Tawa Ceria Rombongan Petani Ini Berubah jadi Banjir Air Mata
Redaktur & Reporter : Ken Girsang