jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo mengatakan Presiden Joko Widodo baru saja memutuskan tidak mengambil kebijakan karantina wilayah, tetapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Tentunya, kami harapkan ini menjadi pilihan terbaik, karena tidak ada negara satupun yang sangat sukses dalam menghadapi wabah ini,” kata Doni saat rapat kerja BNPB dengan Komisi VIII DPR secara virtual, Senin (6/4).
BACA JUGA: Update Corona, 6 April 2020: Pasien Positif 2.491 Orang, 209 Meninggal, 192 Sembuh
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang baru selesai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi itu menambahkan bahwa kepala negara telah membuat kebijakan dan strategi pemerintah menghadapi Covid-19.
Ia menegaskan, sejalan dengan kebijakan World Health Organization (WHO), maka pilihan yang ditempuh adalah social distancing, physical distancing. Yang intinya adalah menjaga jarak, dilarang berkerumun, kegiatan atau aktivitas baik itu belajar, berdoa, dan bekerja dari rumah.
BACA JUGA: Suami Cerewet Saat Tahu Fatria jadi Kepala Perawat Khusus Pasien Corona
Ia menambahkan melalui sejumlah peraturan perundangan, Presiden Jokowi telah menerbitkan tentang status kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Lebih lanjut Doni berharap dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini, aparat tidak sampai melakukan penegakan hukum. Dia berharap, aparat lebih melakukan upaya persuasif untuk meningkatkan kesadaran kolektif, disiplin individu maupun bersama. Doni menegaskan bahwa setiap negara setiap negara punya style, keunikan, dan kemampuan karakteristik dalam mengambil kebijakan.
BACA JUGA: Wajib Dibaca! Surat Edaran Menag Tentang Panduan Ibadah Ramadan di Tengah Wabah Corona
“Kita harus yakin keputusan yang dipilih kepala negara kita adalah yang terbaik,” tegas perwira TNI dengan tiga bintang di pundaknya itu.
Doni menambahkan bahwa terkait PSBB itu, Gugus Tugas sudah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia mengusulkan supaya Menkes Terawan membuat lagi surat yang ditujukan kepada kepala daerah yang mengajulan usulan PSBB, untuk melengkapi administarasi. Dia menjelaskan administrasi itu termasuk kesiapan mereka dalam menghadapi program PSBB, serta rencana aksinya.
“Saya harapkan tiap daerah yang mengusulkan punya konsep dan program. Karena kalau tidak, nanti khawatir bisa jalan tidak terkendali,” katanya. “Saya harap koordinasi pusat dan daerah berjalan lebih baik sehingga seluruh daerah, tidak ada daerah terganggu. Arus logistik tetap lancar, arus transportasi tetap ada tetapi dibatasi.”
Doni menegaskan bahwa pembatasan sosial bukanlah larangan. Namun, kata dia, ketika ada masyarakat yang diingatkan, tetapi tidak menerima atau melanggar peringatan, maka polisi bisa melakukan langkah hukum lebih lanjut. “Mereka melawan aparat kepolisian, tentu melawan aparat negara, dan ini bisa dikenai sanksi pidana,” ungkap jebolan Akademi Militer (Akmil) 1985 ini.
Lebih jauh Doni menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan protokol tentang transporasi umum, termasuk bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, hingga kendaraan pribadi, maupun tentang supermarket, restoran, kafe dan lainnya tengah disusun. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tidak lama, bisa rampung,” ujarnya.
Menurut Doni, ini memang tidak mudah karena ternyata hampir semua negara besar rebutan. Dalam hal ini rebutan masker, APD, rapid test, dan lainnya. Karena, kata dia, ternyata barang-barang yang selama ini dianggap dimiliki oleh negara maju, ternyata mereka juga tidak memilikinya. “Seperti APD, ternyata paling banyak diproduksi di negara kita. Alhamdulillah, nanti kami laporkan bahwa kita sudah bisa ke depan memproduksi APB dengan baha baku lokal berdasar sertifikat WHO,” ujar Doni. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy