JAKARTA - Alasan sejumlah elit di Aceh yang ngotot tetap akan menggunakan bendera yang mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan dalih itu merupakan simbol budaya, ditentang keras pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Firdaus Syam.
Dikatakan, ditinjau dari aspek mana pun, bendera yang mirip bendera GAM itu lebih bernuansa politis dibanding budaya. "Karena GAM merupakan gerakan separatis, yang masuk ranah politis," ujar Firdaus Syam kepada koran ini di Jakarta, kemarin (11/4).
Deputi Bidang Politik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unas itu mengatakan, jika memang ingin menonjolkan simbol budaya, Aceh bisa menggunakan simbol-simbol lain karena bumi Serambi Mekah itu merupakan daerah yang kaya budaya.
Selain bisa menggunakan bendera Kesultanan Aceh seperti yang pernah mengemuka, Firdaus menyodorkan opsi, gunakan bendera bergambar rencong. "Rencong itu kan juga simbol budaya khas Aceh. Kenapa tidak?" cetus Firdaus.
Nah, terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Firdaus mengingatkan presiden harus memanfaatkan pertemuan tersebut sebaik maungkin.
Kata Firdaus, jangan sampai pertemuan itu nantinya hanya berupa dialog. "Jangan hanya dialog. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagai pemegang kedaulatan NKRI, harus tegas. Bahwa kepentingan nasional, kepentingan menjaga wibawa NKRI, harus diutamakan dibanding kepentingan daerah," saran Firdaus.
SBY, lanjut Firdaus, harus memahami bahwa jika persoalan ini tidak disikapi dengan tegas, maka akan terus terjadi ketegangan-ketegangan antara Jakarta dengan Aceh. "Karena dampak penggunaan simbol separatis itu, psikologis bangsa ini tidak nyaman," katanya.
Bagaimana jika ketegasan SBY menimbulkan penolakan dan gejolak di Aceh? Firdaus mengatakan, resiko politik pasti ada dan harus dihadapi. "Ini untuk kepentingan negara," kata dia.
Namun dia yakin, gejolak perlawanan jika pusat tegas melarang bendera Aceh mirip bendera GAM digunakan, tidak lah besar. "Karena toh ada juga elemen masyarakat di Aceh yang menentang qanun itu," ucapnya.
Dia berharap, para elit di Aceh mau menatap masa depan dengan baik. Pascakesepakatan Helsinki, kata dia, Aceh relatif tenang, pembangunan juga berjalan dengan baik.
"Kita semua berharap Aceh tetap damai, nyaman. Dulu, pusat dan semua daerah sangat berempati saat Aceh dilanda tsunami, karena merasa kita semua bersaudara, sebangsa. Mari kita jaga itu," pungkasnya. (sam/jpnn)
Dikatakan, ditinjau dari aspek mana pun, bendera yang mirip bendera GAM itu lebih bernuansa politis dibanding budaya. "Karena GAM merupakan gerakan separatis, yang masuk ranah politis," ujar Firdaus Syam kepada koran ini di Jakarta, kemarin (11/4).
Deputi Bidang Politik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unas itu mengatakan, jika memang ingin menonjolkan simbol budaya, Aceh bisa menggunakan simbol-simbol lain karena bumi Serambi Mekah itu merupakan daerah yang kaya budaya.
Selain bisa menggunakan bendera Kesultanan Aceh seperti yang pernah mengemuka, Firdaus menyodorkan opsi, gunakan bendera bergambar rencong. "Rencong itu kan juga simbol budaya khas Aceh. Kenapa tidak?" cetus Firdaus.
Nah, terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Firdaus mengingatkan presiden harus memanfaatkan pertemuan tersebut sebaik maungkin.
Kata Firdaus, jangan sampai pertemuan itu nantinya hanya berupa dialog. "Jangan hanya dialog. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagai pemegang kedaulatan NKRI, harus tegas. Bahwa kepentingan nasional, kepentingan menjaga wibawa NKRI, harus diutamakan dibanding kepentingan daerah," saran Firdaus.
SBY, lanjut Firdaus, harus memahami bahwa jika persoalan ini tidak disikapi dengan tegas, maka akan terus terjadi ketegangan-ketegangan antara Jakarta dengan Aceh. "Karena dampak penggunaan simbol separatis itu, psikologis bangsa ini tidak nyaman," katanya.
Bagaimana jika ketegasan SBY menimbulkan penolakan dan gejolak di Aceh? Firdaus mengatakan, resiko politik pasti ada dan harus dihadapi. "Ini untuk kepentingan negara," kata dia.
Namun dia yakin, gejolak perlawanan jika pusat tegas melarang bendera Aceh mirip bendera GAM digunakan, tidak lah besar. "Karena toh ada juga elemen masyarakat di Aceh yang menentang qanun itu," ucapnya.
Dia berharap, para elit di Aceh mau menatap masa depan dengan baik. Pascakesepakatan Helsinki, kata dia, Aceh relatif tenang, pembangunan juga berjalan dengan baik.
"Kita semua berharap Aceh tetap damai, nyaman. Dulu, pusat dan semua daerah sangat berempati saat Aceh dilanda tsunami, karena merasa kita semua bersaudara, sebangsa. Mari kita jaga itu," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyerang Misbakhun di Twitter Terancam UU ITE
Redaktur : Tim Redaksi