jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti sedang menguji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menegakkan hukum secara adil.
Ujian itu, kata Benny, mulai diberikan Jokowi setelah kunjungan kerjanya di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menciptakan kerumunan massa tanpa penerapan protokol kesehatan.
"Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya. Apakah punya nyali atau tidak untuk menegakan hukum. Ada nyali atau tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas melanggar aturan protokol kesehatan," kata Benny saat dihubungi awak media, Kamis (25/2).
Menurut dia, kejadian di Maumere memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Sebab, terdapat kerumunan massa yang sangat dihindari pada masa pandemi COVID-19.
BACA JUGA: Singgung Keterlibatan Moeldoko, SBY: Ini di Luar Pengetahuan Presiden Jokowi
"Dengan peristiwa ini Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah Presiden yang tidak tunduk pada hukum," katanya.
Benny pun mengingatkan, tidak terdapat satu pihak pun yang kebal terhadap hukum. Jika presiden melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum wajib memeriksa demi terciptanya keadilan.
BACA JUGA: Ruhut: Pak Jokowi Mengajak Masyarakat NTT Mengenakan Masker
"Presiden jika terlibat korupsi pun Kapolri, KPK, atau Jaksa Agung harus berani periksa. Bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita. Konstitusi tidak memberikan kekebalan hukum apa pun kepada presiden," ungkap dia. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan