Apalagi terkait dengan uang rakyat yang ditampung dalam APBD DKI, kerap rawan diselewengkan dan dirasuki kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Akibatnya, banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Sehingga kepemimpinan ibu kota saat ini diharapkan mampu mensinergikan program pro rakyat dengan alokasi anggaran.
Wakil Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengingatkan kepada Gubernur Jokowi agar mewaspadai permainan mafia anggaran. Selama ini banyak disinyalir permainan anggaran, baik oleh oknum di lingkungan DPRD DKI maupun oknum pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Pemprov DKI.
Permainan anggaran untuk kepentingan segelintir kalangan itu, kata Boy, sangat dimungkinkan terjadi. Sebab APBD DKI Jakarta di tahun 2013 diprediksi mencapai Rp 44 triliun, atau mengalami kenaikan 10 persen dibandingkan APBD Perubahan DKI 2012. “Kami tak memungkiri terdapat oknum di dewan yang bermain anggaran. Begitu juga di SKPD,” ujar dia kepada INDOPOS (Grup JPNN, kemarin (17/10).
Karena itu, sambung pria yang juga anggota DPRD DKI itu, upaya antisipasi terhadap mafia anggaran harus dilakukan secara maksimal. Sebab berbagai indikasi yang mengarah pada permainan mulai terlihat di setiap pembahasan anggaran. Sering kali ditemukan SKPD tidak memiliki keseragaman format usulan anggaran.
“Format masing-masing dinas berbeda. Antara dinas dengan suku dinas saja berbeda. Sedangkan tak semua anggota dewan mengerti persoalan anggaran. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia anggaran,” beber Boy.
Boy mengatakan, Gubernur Jokowi bisa mengantisipasi permainan mafia anggaran dengan meminta seluruh SKPD melaporkan setiap usulan anggaran. “Bahkan ketika anggaran dibawa ke Mendagri, kerap terjadi perubahan. Artinya masih ada celah yang bisa dimainkan oleh oknum dengan melobi di luar pembahasan anggaran antara SKPD dengan dewan,” tandasnya.
Mengomentari hal itu, Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto menegaskan, persoalan mafia anggaran dalam APBD DKI sulit untuk dibuktikan. Kendati dirinya memastikan, mafia anggaran itu ada. “Ini sudah masuk dalam sistem. Mulai dari usulan anggaran sudah bermain. Jokowi harus bisa bersihkan dan rombak anggaran secara total untuk antisipasi pihak yang menggerogoti uang rakyat,” tandasnya.
Namun sebagai mantan walikota, tambah Sugiyanto, Gubernur Jokowi memiliki pengalaman dalam penyusunan anggaran. Hanya saja, Ibu Kota DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar. “Jokowi harus berani menolak usulan anggaran yang bukan dari dinas dan suku dinas. Harus diwaspadai usulan dinas yang juga titipan dari pengusaha. Ketika dikejar oleh dewan, dinas tak bisa menjelaskan secara detail. Artinya waspadai dinas dan sudin yang masuk angin,” ungkapnya.
Menurut dia, Rancangan APBD DKI 2013 paling lambat harus diusulkan DPRD DKI tanggal 30 Novermber 2012, karena harus diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “APBD 2013 harus mulai berjalan 1 Januari. Kalau telat berdampak pada kepentingan publik,” kata Sugiyanto.
Memandang pada kondisi tersebut, imbuh Sugiyanto, Gubernur Jokowi perlu memikirkannya secara serius. Apalagi sejak dilantik hanya sibuk menyerap aspirasi masyarakat dan memantau langsung situasi dan kondisi di lapangan.
“Jangan sampai hanya sibuk kunjungi kampung-kampung seperti layaknya turis lokal, sehingga melupakan waktu penyusunan anggaran. Program-programnya sudah ditunggu masyarakat. Realisasinya pasti seiring dengan alokasian anggaran,” pungkasnya. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Janji Kartu Sehat Keluar Tahun Ini
Redaktur : Tim Redaksi