JAYAPURA - Bentrok antar kelompok warga pendukung pasangan calon bupati di Kabupaten Puncak (pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya), Provinsi Papua yang terjadi sejak 29 Juli 2011 hingga kini masih terus berlanjut. Bahkan korban yang berjatuhan semakin banyak, yaitu 49 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka.
Sekretaris Komisi A DPRD Puncak, Pelinus Balinal,S.Sos,M.Si yang baru saja turun dari Kabupaten Puncak saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Jumat (13/1) kemarin menjelaskan bahwa kondisi terakhir di Kabupaten Puncak masih belum stabil. Kedua kubu yang terlibat bentrok masih saling berjaga-jaga, sehingga aktivitas pemerintahan maupun masyarakat tidak bisa berjalan dengan normal.
Saat memberikan keterangan pers ini, pihaknya membawa dokomentasi korban bentrok di Puncak. Foto-foto yang ditunjukkannya itu sungguh membuat jantung berdebar, sebab dalam foto-foto itu, para korban yang meninggal itu mengalami luka-luka yang cukup mengenaskan.
"Pada malam hari saja, kami tidak tidur baik, sebab takut akan terjadi serangan, sebab sudah ada kubu yang memanfaatkan senjata api," jelasnya.
Pelinus menjelaskan bahwa korban jiwa sampai saat ini sudah mencapai 49 orang, sementara korban luka berat dan luka ringan mencapai ratusan orang dan hampir mencapai 1000-an orang, sehingga pihaknya sebagai wakil rakyat di Puncak sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten, DPRP, MRP, tokoh agama, adat, termasuk Komnas Ham Papua, dan Kapolda Papua untuk segera duduk bersama membicarakan persoalan di Puncak.
"Harus segera membentuk tim gabungan untuk turun menyelesaikan persoalan di Puncak," tegasnya.
Pihaknya menyatakan bahwa konflik horizontal ini berawal dari pemilukada Puncak tahun 2011 yang saat itu masih dalam tahap pendaftaran calon, yang kemudian terjadi bentrok antar pendukung dari pasangan calon yang mendaftar itu.
"Namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum serius dalam menangani persoalan di Kabupaten Puncak. Kami berharap segera ada tim gabungan untuk turun menyelesaikan persoalan di Puncak," tuturnya.
Untuk diketahui, akses transportasi menuju ke kabupaten Puncak itu memang cukup sulit, sebab tidak ada jalan darat dan satu-satunya akses transportasi adalah dengan pesawat terbang berbadan kecil.
Sebagai anggota DPRD, Pelinus mendesak Kapolda Papua untuk segera menyelesaikan persoalan di Kabupaten Puncak dengan menurunkan tim investigasi ke Kabupaten Puncak, sebab hasil pantauannya di lapangan, ada salah satu kubu yang terlibat bentrok itu sudah memanfaatkan senjata api. "Ini terbukti dengan adanya 9 orang tewas karena terkena serangan senjata api," tegasnya.
"Jika ingin pemilukada Gubernur Papua juga berjalan di Puncak, maka harus ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Puncak ini," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga berharap aparat kepolisian segera memroses hukum aktor penyebab konflik di Puncak. "Mereka (aktor itu) sudah membuat konflik di Puncak, namun ironisnya, aktor tersebut kini berkeliaran bebas di luar Kabupaten Puncak. Karenanya kami minta aktor di belakang bentrok di Puncak untuk diproses secara hukum, sebab setelah konflik, mereka tinggalkan Puncak, dan masyarakat yang terus baku hantam," pungkasnya.
Di tempat terpisah, Plt Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/1) mengatakan dengan melihat kondisi keamanan dan jatuhnya korban jiwa yang sampai saat ini masih terjadi akibat perang atau bentrok antara pendukung calon bupati Simon Alom dan pendukung calon bupati Elvis Tabuni, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP serta aparat keamanan baik Polri dan TNI harus duduk bersama untuk segera mencari solusi penyelesaian bentrok antara pendukung calon bupati di kabupaten yang memiliki ibu kota di Ilaga tersebut.
"Terkesan tidak ada keseriusan dari pemerintah. Sunggung disayangkan. Banyak warga yang sudah meninggal dunia, sejak tahun 2011 lalu, namun hingga saat ini belum ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan di Puncak itu," tegasnya.
Frits menilai persoalan di Puncak tidak bisa dipandang sepele saja, sebab persoalan ini sudah sangat komplek, mulai dari persoalan pemilukada atau politik hingga persoalan stabilitas keamanan. Oleh sebab itu salah satu solusi adalah harus menghadirkan semua pihak, baik yang berkepentingan di Kabupaten Puncak seperti kubu Simon Alom dan kubu Elvis Tabuni. "Begitu juga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Puncak, serta Polri dan TNI. Jika dibiarkan terus, yang saya takutkan konflik ini akan menjurus ke konflik laten," pungkasnya. (cak/fud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KOmnas HAM Temukan 11 Kejanggalan
Redaktur : Tim Redaksi