jpnn.com - Calon anggota DPR RI dari PDIP, Muhamad Fajar Hasan terus melakukan kerja-kerja pemenangan di seluruh penjuru Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah pemilihannya.
Dia aktif bertemu dan menyapa masyarakat dari berbagai komponen guna menyosialisasikan gagasan dan agenda yang akan dikerjakan ketika terpilih menjadi wakil masyarakat Sultra di Senayan.
BACA JUGA: Andai Gagal Duduk Di Senayan, Jeje Govinda Bilang Begini
“Aspirasi masyarakat Sultra harus diperjuangkan di level nasional secara sungguh-sungguh dengan komitmen tinggi," kata Muhammad Fajar Hasan, Kamis (9/11), melalui siaran persnya.
Fajar mengeklaim berkomitmen memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pusat deposito nikel terbesar di Indonesia.
BACA JUGA: Demi Menembus Senayan, Giring Minta Kaesang Memimpin PSI
Menurutnya, pemerintah harus memiliki blueprint atau konsepsi besar yang menjadi panduan dalam tata kelola nikel.
“Selama ini, tata kelola nikel masih sporadis, hanya berorientasi bisnis semata. Kepentingan warga lokal belum maksimal terintegrasi dalam rencana bisnis para pengusaha di sektor nikel,” ungkap mantan ketua senat mahasiswa UHO.
BACA JUGA: PAN Diprediksi Kembali Lolos ke Senayan
Lebih lanjut pengusaha muda Sultra itu mengaku sudah turun langsung ke akar rumput untuk menyerap aspirasi mereka.
Menurut dia, masyarakat Sultra sangat berharap program hilirisasi yang saat ini sedang berjalan di tetap dilanjutkan.
Namun, dengan catatan bahwa kelola nikel di Sultra harus memberi nilai tambah terhadap kemajuan daerah. Pertambangan nikel juga harus mengutamakan keberlanjutan ekologis.
“Korporasi harus menyiapkan skenario perlindungan kepada warga terdampak karena aktivitas pertambangan, misalnya berupa jaminan asuransi. Oleh karenanya, mitigasi resiko harus didepan, melalui praktek pertambangan hijau yang mengutamakan keselamatan lingkungan," ucapnya.
Pada sektor lain, lanjut Wakil Bendahara Umum ICMI Pusat ini, Indonesia menghadapi limpahan usia produktif di kalangan anak muda atau bonus demografi.
Populasi nasional kini sudah didominasi generasi milenial dan generasi Z.
Suara mereka harus didengar, diartikulasi menjadi suatu kebijakan yang berpihak kepada anak muda.
Itu sebabnya, kepentingan anak muda harus didahulukan, di antaranya kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan, kesehatan mental, industri kreatif serta lingkungan yang inklusif.
“Ini semua harus terpotret dalam setiap kebijakan pemerintah. Kita akan dorong, agar pemerintah menyiapkan instrumen khusus untuk mengakomodasi suara anak muda, dan memetakan kebutuhan anak muda berbasis wilayah,” tegasnya. (dil/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif