jpnn.com - JAKARTA –Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai keputusan KPU menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga 4 November 2013 mendatang, sangat tepat.
Namun begitu ia menyayangkan karena penundaan tidak disertai penjelasan rinci dari KPU terkait hal-hal apa saja yang akan dilakukan selama masa penundaan.
BACA JUGA: Ada Spanduk PPI di Acara Temu Kader PD
Padahal, kata Said, publik ingin tahu langkah-langkah teknis apa saja yang akan ditempuh KPU selama berlangsungnya proses perbaikan data itu.
“Penjelasan secara rinci terkait langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan KPU sangat penting disampaikan, agar publik bisa memeroleh gambaran nyata dan mengukur rencana serta proses kerja KPU selama dua minggu ke depan. Publik perlu mendapat suatu keyakinan bahwa penetapan DPT nantinya tidak ditunda kembali. Jangan biarkan masyarakat dalam kecemasan,” katanya di Jakarta, Sabtu (26/10).
BACA JUGA: Mahasiswa Antusias Tanggapi Matahari dari Kutai Timur
Agar proses perbaikan data pemilih hasilnya menjadi sangat baik, Said menyarankan KPU sebaiknya melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan Pemilu. Tidak cukup jika hanya menggandeng Bawaslu dan Kemendagri. Namun juga perlu menggandeng perwakilan partai politik dan para penggiat pemilu independen, sebagai bagian dari unsur masyarakat. Sebab DPT bukan data milik KPU semata, tapi juga data publik yang diperlukan oleh seluruh elemen masyarakat.
Dijelaskan, pemilih sangat berkepentingan terhadap DPT guna memastikan jaminan atas hak pilih mereka. Sementara Parpol dan caleg berkepentingan terhadap DPT karena data tersebut terkait erat dengan prospek perolehan suara yang akan diraih di Pemilu mendatang.
BACA JUGA: Muncul di Sentul, Pasek Tak Keberatan Dianggap Main Dua Kaki
“Jadi singkatnya, menghasilkan DPT yang berkualitas adalah tanggung jawab kolektif dari segenap komponen bangsa. Di sinilah urgensi dari pelibatan stakeholder Pemilu dalam proses perbaikan DPT,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Janjikan Dana Rp 1 Miliar per Desa
Redaktur : Tim Redaksi