JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKB, A Malik Haramain dan dua anggota Fraksi PDIP yakni Budiman Soedjatmiko dan Nur Suhud sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menginvestigasi konflik agraria yang berujung pada penghilangan hak-hak masyarakat adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam.
"Selama 2004 hingga 2010 jumlah keseluruhan korban konflik agraria di Indonesia mencapai 189 orang. Ini angka yang cukup signifikan. Guna meminimalisir konflik agraria itu, DPR sepatutnya membentuk Pansus Konflik Agraria," kata Budiman Soedjatmiko, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (9/1).
Pansus ini, lanjutnya, diharapkan mampu menggali dan menyelesaikan berbagai konflik pertanahan atau agraria yang terjadi selama ini. "Dengan Pansus, DPR bisa memanggil seluruh pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, investor, pengusaha, pemerintah daerah," ujar Budiman.
Di tempat yang sama, A Malik Haramain menegaskan kebijakan agraria selama ini lebih berpihak kepada pengusaha dan tidak membela rakyat. Pemerintah, sebutnya, tidak berani memberi perlindungan bagi masyarakat adat atau sanksi bagi siapa saja yang melanggar hak-hak masyarakat.
"Itu tercermin dalam kasus Mesuji, Sape NTB dan lainnya. Dan, cara-cara aparat terhadap rakyat justru dengan kekerasan, penembakan dan bahkan sampai tewas. Jadi, kami mendukung Pansus agraria yang tak adil pada rakyat," imbuh mantan Sekjen DPP GP Ansor itu.
Sementara itu Nur Suhud mencium skenario besar terhadap langkah pemerintah untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri. Selama ini kata Nur, TKI ke luar negeri itu tidak dilihat sebagai skenario pemerintah untuk makin menjauhkan, melemahkan, sekaligus menghapus hak-hak rakyat atas tanah yang dimilikinya.
"Padahal, itu skenario besar pemerintah agar rakyat makin kehilangan hak atas tanahnya. Baik tanah ulayat, adat, milik dan sebagainya. Karena itu TKI ini jangan dilihat secara parsial dan Pansus adalah mekanisme yang tepat dan legal dalam menyelesaikan masalah agraria," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Incumbent Berharap Didukung PPP
Redaktur : Tim Redaksi