jpnn.com - JAKARTA - Pakar demografi dari Universitas Indonesia Sonny Harry Harmady menilai, hingga saat ini belum jelas strategi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam mengatasi sejumlah persoalan bangsa. Misalnya, bagaimana cara mengatasi pertambahan penduduk.
Menurut Sonny, program keluarga berencana (KB) selama ini dielu-elukan, tapi semua jenis kontrasepsi diimpor. Belum lagi soal pendataan jumlah penduduk, juga belum jelas.
BACA JUGA: Demokrat Bidik 2019
"Tidak ada satu pun di antara institusi pemerintahan yang bisa memastikan berapa sesungguhnya jumlah penduduk Indonesia. Hanya Tuhan yang tahu. Ini soal sistem administrasi kependudukan kita yang kacau-balau," kata Sonny dalam dialog publik bertema Menakar Integritas dan Masa Depan Pemerintah Produk Pileg 2014 di Cikini, Jakarta, kemarin.
Sonny juga menilai gembar-gembor penciptaan kedaulatan pangan oleh salah seorang capres juga belum disinggung dari aspek pendidikan.
BACA JUGA: Kursi Turun, Ical Mengaku Bertanggungjawab
"Lalu, sebagai negara agraris hanya punya satu Institut Pertanian Bogor. Padahal, kedaulatan pangan penting," ujarnya.
Karena terlalu banyaknya masalah bangsa ini, lanjut Sonny, tidak cukup hanya track record calon presiden yang harus dikritisi.
BACA JUGA: Prabowo Umumkan Cawapres Hari Ini
"Bukan hanya presiden yang dilihat track record-nya. Cawapres dan anggota kabinet juga harus dicermati. Profesionalitas harus lebih diutamakan," tegasnya.
Di tempat yang sama, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agus Purnomo menyarankan capres yang bakal ikut bertarung di pemilu presiden (pilpres) 9 Juli agar menjalani pemeriksaan psikologi secara komprehensif.
"Negara mestinya melakukan tes psikologi terhadap seluruh capres yang bakal bertarung di Pilpres 2014," tutur Agus Purnomo.
Menurut Agus, hasil tes itu tidak mesti diumumkan ke publik. Yang penting, negara sudah memiliki data kejiwaan presidennya.
Lebih lanjut, Agus mengutip pernyataan Jenderal TNI (pur) Wiranto tentang pentingnya hasil tes psikologi sebagai bahan pertimbangan TNI untuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada prajurit.
"Hanya para prajurit terbaik hasil tes psikologi yang lolos jadi panglima TNI atau Pangdam. Hasil tes yang nilainya tidak terbaik maksimal hanya kepala staf atau Kasdam," ungkapnya. (fas/JPNN/c10/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolda yang Berhasil Amankan Pileg Masih Dipertahankan
Redaktur : Tim Redaksi