JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan pemerintah dan DPR agar dari Undang-undang (UU) Pemilu yang nanti disahkan, dapat dijamin tak satupun warga kehilangan hak pilih.
PPP menegaskan, jangan lagi ada warga yang tidak tercatat dalam daftar pemilih, maupun yang tidak bisa menggunakan kartu identitasnya. "PPP berupaya jaga amanah rakyat, agar setiap suara diberikan tidak terbuang dan terwujudkan dalam bentuk kursi di parlemen," kata Ketua Umum PPP Suryadhrma Ali saat Harlah PPP ke-39 di Istora, Jakarta, Minggu (19/2).
Nah, lanjut SDA, inilah yang memotivasi PPP agar ambang batas parlemen atau parliamentary treshold tidak terlalu tinggi yang menyebabkan hilangnya puluhan juta suara rakyat dalam pemilu. PPP juga ingin semuanya proposional agar tidak terjadi pembelotan aspirasi. "Karenanya angka 2,5 persen paling akomodatif dan ideal," tegas SDA yang juga Menteri Agama RI, itu.
Dijelaskan SDA, menaikkan PT hanya akan mengingkari dan menghilangkan suara dari puluhan juta rakyat Indonesia. Di samping itu, PPP juga memertimbangkan berapapun PT yang diputuskan nanti sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, PPP yakin rakyat banyak pilihan dan tidak tersandera pada pilihan partai politik dominan yang kadang memunculkan hal yang tidak sesuai dengan kehendak bangsa.
Ia menegaskan lagi, alokasi tiga hingga sepuluh suara perdapil adalah batas optimal sistem proporsional yang sudah digariskan tegas dalam UUD 1945.
PPP berharap UU pemilu meneguhkan sistem pemilu proporsional terbuka. "Karena, memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada rakyat memilih siapa wakil yang dikehendakinya," ungkapnya.
Dia menjelaskan kalau sistem proporsional tertutup akan mereduksi kebebasan interaksi rakyat dengan wakilnya. "Itu hanya akan membuat rakyat membeli kucing dalam karung," tegasnya. "Karena mendelegasikan potensi (calon) dari sistem oligarki yang belum belum tentu tepat," ujarnya.
SDA menegaskan, dalam suatu negara dengan sistem demokrasi pasti akan timbul kegaduhan. Namun, tegasnya, kalau kegaduhan yang dibuat-buat, itu adalah kepentingan sesaat yang dirongrong ego pribadi.
"PPP serukan seluruh parpol untuk jaga kondusifitas iklim politik nasional," katanya. Nah, lanjut dia, kalaupun kegaduhan masih terjadi tahun ini, itu semua harus dibatasi dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terus Dihujat jadi Momentum Dekati Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi