jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim atas pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi guru honorer, pendidik, dosen, dan tenaga kependidikan.
Apalagi mekanisme penyaluran bantuan sebesar Rp 1,8 juta itu sangat mudah sehingga tidak menyulitkan para penerimanya.
BACA JUGA: Sebelum Pembelajaran Tatap Muka, Mendikbud Minta Kesehatan Guru dan Siswa Diprioritaskan
"Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Mas Menteri. Kesulitan guru-guru honorer dan tenaga kependidikan dia dengarkan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kepada JPNN.com, Senin (23/11).
Dia menyebutkan, semua masukan anggota DPR didengar dan kemudian dicarikan solusinya oleh Nadiem Makarim.
BACA JUGA: Soal Bantuan Subsidi Upah, Kemendikbud Pastikan Semua Data Penerima Valid
Seperti masalah dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kemudian kuota pulsa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Semuanya direalisasikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Guru Honorer K2 yang Lulus PPPK Merasa Terhibur oleh BSU Rp 1,8 Juta
Apresiasi juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Program Kemendikbud membuat mereka lega karena sesuai dengan harapan masyarakat.
Dengan demikian ketika melakukan kunjungan ke daerah DPR bisa menginformasikan kabar baik tersebut.
“Kami mengapresiasi mendikbud yang meluncurkan BSU. Bantuan ini bagai mata air di musim kemarau. Kami apresiasi setinggi-tingginya,” ujarnya.
Tidak hanya dari Komisi X yang memberikan apresiasi. Dari kalangan guru dan organisasi profesi maupun pendidikan juga memberikan respon positif.
Seperti diungkapkan guru SMPN 41 Satu Atap Batu Putih, Maros, Sulawesi Selatan, Muhamad Kasim.
Dia berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan bagi guru non-PNS.
“Saya salah satu yang mendapat bantuan. Saya yang non-PNS ini sangat bersyukur mendapatkan penghasilan tambahan di samping dari pemanfaatan dana BOS,” tutur Kasim.
Prof Baedhowi, ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah juga menyambut baik kebijakan Kemendikbud ini.
Begitu juga Ruswan, ketua Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) menyatakan, pada saat pandemi seperti ini, bantuan tersebut sungguh sangat dinantikan para guru dan tenaga kependidikan swasta. Sebab, banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan gaji secara rutin.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, (IGI) Muhammad Ramli Rahim, mengatakan BSU sangat diperlukan para guru non-PNS.
Ini untuk mendukung proses pembelajaran agar bisa terus berjalan.
"Para guru bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka," tandasnya. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad