jpnn.com - JAKARTA - Tim bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertugas mencari solusi atas kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri mendapat dukungan dari para pegiat antikorupsi dan kalangan lembaga swadaya masyarakat, Minggu (8/3) siang. Dukungan untuk tim independen yang dikenal dengan sebutan Tim 9 itu diberikan dalam bentuk mandat, dengan tujuan menghentikan upaya penghancuran KPK.
Koordinator KontraS, Haris Azhar yang ikut memberikan mandat ke Tim 9 menyatakan, tim yang dipimpin Ahmad Syafii Maarif itu telah mengeluarkan rekomendasi yang baik sebagai solusi. Sayangnya, kata Haris, Jokowi ternyata mengabaikan rekomendasi Tim 9.
BACA JUGA: Mulai 2016, Masyarakat Miskin Bebas PBB
"Jokowi mengabaikan Tim 9. Padahal mereka banyak memberikan rekomendasi yang baik, tapi tidak ditindaklanjuti. Akhirnya kami yang tarik, dari kelompok masyarakat mau menjadikan Tim 9 sebagai tim ahli rakyat," kata Haris saat menyampaikan mandat di halaman gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberian mandat ini dihadiri perwakilan dari sekitar 360 organisasi dan koalisi masyarakat sipil se-Indonesia. Sementara dari Tim 9 sendiri diwakili oleh Jimly Asshiddiqie, Hikmahanto Juwana, Erry Riyana Hardjapamekas, Bambang Widodo Umar dan Imam Prasodjo.
BACA JUGA: Hilang di Turki, 16 WNI beri Kabar: We Are Fine
Lebih lanjut Haris mengatakan, mandat yang diberikan kepada Tim 9 berasal dari rakyat. Karena itu, tim tidak perlu takut dan ragu mengambil langkah apapun yang diperlukan.
"Kalau presiden tidak dengarkan rakyat, maka akan gerak sendiri. Tim 9 tidak dikelola presiden maka rakyat yang akan kelola. Kita yang akan bersama-sama penataan sistem hukum," ucap Haris.
BACA JUGA: Peringati Hari Perempuan, Megawati Sampaikan Pidato Kebudayaan
Selain menghentikan upaya penghancuran KPK, Tim 9 juga diharapkan dapat mendukung agenda pemberantasan korupsi agar terus berjalan. Terutama terkait kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan yang kini terancam berhenti di tengah jalan.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beraksi di Car Free Day, Desak DPR Tuntaskan RUU PRT
Redaktur : Tim Redaksi