jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 tahap pertama akan dibuka akhir Februari 2019. Namun, masih ada sejumlah pemda yang belum siap menganggarkan gaji PPPK.
Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mencari jalan keluarnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Butuh PP Khusus agar Jadi PNS, Bukan PPPK
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengungkapkan tahap pertama rekrutmen PPPK diperuntukkan honorer K2 di daerah. Seperti guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. "Maka (anggaran gajinya, Red) harus masuk dalam APBD," katanya, Kamis (31/1).
Namun ternyata Zainudin mengatakan kesiapan pemda berbeda-beda. Ada pemda yang telah mengalokasikan gaji PPPK di APBD-nya. Sementara ada yang belum menyiapkan alokasi gaji di APBD.
BACA JUGA: Jelang Pendaftaran PPPK dari Honorer K2, Banyak Pejabat Daerah ke Jakarta
Dia mengatakan pelaksanaan rekrutmen PPPK idealnya harus digelar serentak. Tidak bisa pemda yang sudah siap gajinya, membuka pendaftaran PPPK lebih dahulu.
Menurut dia persoalan alokasi gaji PPPK dalam APBD bukan urusan sepele. Apalagi bagi pemda yang alokasi APBD-nya kecil. Mereka selama ini menggaji honorer tidak terlalu berat, karena hanya sekian ratus ribu per bulan. Namun ketika sudah berstatus PPPK, gajinya sama seperti PNS.
BACA JUGA: Siap Buka Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Bulan Ini, dengan Syarat…
Dia menjelaskan saat ini Kementerian PAN-RB bersama Kemenkeu sedang membahas persoalan alokasi gaji PPPK tersebut. Supaya ada jalan keluarnya.
Zainudin belum bisa mengungkapkan daerah mana saja yang belum mengalokasikan gaji PPPK dalam APBD-nya. "Tapi saya yakini banyak," katanya.
Sementara itu Menteri PAN-RB Syafruddin menampik ada persoalan alokasi gaji PPPK tersebut. Dia menuturkan memang sempat ada keluhan soal anggaran oleh sejumlah pemda. "Itu salah pengertian saja," katanya. Setelah dijelaskan bahwa PPPK itu adalah ASN, pemda siap mengalokasikan gajinya.
BACA JUGA: Siap Buka Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Bulan Ini, dengan Syarat…
Syafruddin menjelaskan lebih dari 50 persen pemda telah setuju mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK. Kemudian ada beberapa yang belum siap. Tapi dia meminta jangan digeneralisir bahwa seluruh pemda belum siap menggaji PPPK.
Tahun ini pemerintah mulai membuka rekrutmen PPPK. Kuotanya ditetapkan sekitar 150 ribu. Rekrutmen dibagi dalam dua tahap. Masing-masing mendapatkan jatah kuota 75 ribu kursi.
BACA JUGA: Jelang Pendaftaran PPPK dari Honorer K2, Banyak Pejabat Daerah ke Jakarta
Rekrutmen tahap pertama rencananya dibuka pada Februari ini sampai Maret depan. Sementara tanpa kedua dibuka setelah selesai Pilpres 2019. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Akhir Februari, soal Gaji Masih Bikin Bingung
Redaktur & Reporter : Soetomo