jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terancam batal.
Hal tersebut disampaikan Ketua Aliansi Pemuda Boven Digoel Bernolfus Tingge dalam siaran pers kepada wartawan, Rabu (28/4).
BACA JUGA: Paulus Waterpauw ke Boven Digoel, Ajak Masyarakat Jaga Keamanan
Menurut Bernol, situasi masyarakat Boven Digoel masih sangat kecewa dengan putusan MK karena membatalkan bahkan mendiskualifikasi Yusak Yaluwo yang menjadi pemenang Pilkada kali lalu belum juga kondusif.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat Boven Digoel yang mengenal pergulatan di masyarakat bawah sangat khawatir dengan situasi masyarakat saat ini yang belum sepenuhnya bisa terkendali. Jangankan bicara soal politik karena hak politik mereka sudah dirampas sepihak oleh MK, urusan makan minum sehari-hari saat ini sudah makin susah," ungkap Bernol.
BACA JUGA: Kodim 1711/Boven Digoel Sosialisasikan Penerimaan Prajurit TNI AD
Menurut Bernol, situasi ekonomi masyarakat sulit akibat krisis dan kemelut politik yang berlarut selama ini.
“Sekian lama Pilkada dengan persiapannya dan Boven Digoel ini tahapannya paling alot sampai ujungnya sudah digelar dan ada hasilnya eh malah batal lagi di MK. Kemudian minta PSU lagi," ujar Bernol.
BACA JUGA: Panglima Kembali Mutasi 151 Perwira Tinggi TNI, TNI AD Terbanyak, Nih Daftar Namanya
Menurut Bernol, masyarakat sibuk dengan urusan politik, sedangkan urusan perut jadi terbengkelai.
“Ini situasi sekarang yang harus jadi perhatian pemerintah utamanya Bapak Presiden,” ujar dia.
Dia menilai kemelut politik yang berlarut-larut di Boven Digoel sangat jelas berdampak pada krisis yang saat dialami masyarakat saat ini. Belum lagi kalau mendengar aspirasi dari para ASN yang anggarannya dipotong karena anggaran di pakai untuk Pilkada ulang.
"Jujur ya ini sangat meresahkan dan menyusahkan. ASN dorang bicara sama saya soal pemotong anggaran lalu mereka gaji tidak dibayarkan karena mau Pilkada. Lantas mereka mau makan apa? Ini semua jadi susah," tegas Bernol.
Dia tidak yakin situasi di Boven Digoel saat ini kondusif untuk dilakukan Pilkada ulang. Malah jika dipaksakan maka akan berdampak pada krisis yang lebih besar lagi.
"PSU ini bikin masyarakat makin lapar. Uang tidak banyak beredar di masyarakat. Mama-mama di pasar juga mengeluh. Artinya ekonomi lumpuh di Boven Digoel saat ini," ungkapnya.
Oleh karena itu, Bernol meminta agar Pemerintah Pusat terutama Presiden harus ambil langkah dan keputusan besar.
“Kalau politik lalu membuat masyarakat lapar apakah itu yang kita kehendaki? Kami sangat meminta agar ada kebijakan presiden untuk menyikapi situasi kami di Boven Digoel saat ini," paparnya.
Idealnya, lanjut dia, PSU tidak dipaksakan digelar tahun ini atau sesuai putusan MK yaitu bulan Juni 2021 tetapi tahun depan.
"Idealnya kita mundurkan saja ke tahun depan karena dana tahun ini tidak ada. Kasihan kan kalau hak hak pegawai, ASN dan honorer dipotong untuk anggaran Pilkada ulang. Ini tidak sehat dan tidak masuk akal. Malah hanya menambah masalah baru," pungkasnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich