jpnn.com - JAKARTA - Pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan disesalkan. Mestinya Presiden Joko Widodo cermat sebelum mengangkat seseorang menjadi menteri, termasuk menelisik bagaimana sifat dan kehidupan pribadinya.
"Karena menteri jabatan publik, mestinya dicari sosok yang bisa jadi teladan," tegas pengamat politik, Ma'mun Murod Al Barbasy, kepada RMOL (Grup JPNN), Senin (27/10).
BACA JUGA: Ini Harta Kekayaan yang Dimiliki Ignasius Jonan
Ma'mun tak menampik Susi Pudjiastuti merupakan pengusaha ikan yang sukses. Namun, gayanya yang kontroversial sangat tidak cocok menjadi pejabat publik.
Selain bertato dan kerap tampil seksi, wanita bersuami warga asing ini juga perokok. Bahkan dia tetap merokok di Istana Negara usai dilantik.
BACA JUGA: Khofifah Indar Parawansa, Agar Politik Lebih Adem
"Ini yang dimaksud revolusi mental? Apalagi pendidikannya hanya sampai SMP," tegas Ma'mun.
Menurutnya, orang seperti Susi mulus melenggang menjadi menteri karena Jokowi tertutup dalam menyusun kabinet. Tak ada kesempatan publik untuk memberikan masukan. "Tiba-tiba (Susi Pudjiastuti) menjadi menteri," ungkap dosen FISIP Univesitas Muhammadiyah Jakarta ini.
BACA JUGA: SDA All-Out di Muktamar Islah
Ma'mun tak bermaksud merendahkan Susi Pudjiastuti, terutama soal pendidikannya. Karena memang, banyak orang yang berpendidikan belum tentu sukses. Tapi tetap saja pendidikan itu penting agar memotivasi anak-anak Indonesia tetap bersekolah.
Apalagi, dia mengingatkan, Susi Pudjiastuti tidak sekolah bukan karena tidak ada biaya. Karena dia lahir dari keluarga yang berkecukupan. "Khawatir ini malah jadi contoh, anak-anak tak mau sekolah lagi," cetus doktor politik jebolan Univesitas Indonesia ini.
Karena itulah menurutnya, Jokowi semestinya tetap mengangkat orang yang punya pendidikan 'formal' tapi dengan syarat utama paham dan berpengalaman di bidangnya, dalam hal ini kelautan dan perikanan.
"Masih banyak orang yang sukses dibanding (Susi Pudjiastuti) tapi tetap mengedepankan pendidikan formal dan sudah lulus uji publik," tegas Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta ini. (zul/RMOL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Masih Tutup Mulut Soal Catatan Merah
Redaktur : Tim Redaksi