jpnn.com, JAKARTA - Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menemui Presiden Joko Widodo dalam agenda dialog terkait Permasalahan Usaha Perikanan Tangkap dan Kebijakan KKP.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan SNI Muara Baru, James Then mengajukan penolakannya terhadap penangkapan ikan terukur (PTI) dan sistem kuota zona yang tidak efektif.
BACA JUGA: Sambangi Nelayan Subang, Gus Imin Terima Keluhan Ancaman Abrasi
"Tolak PIT & System quota zona/pangkalan menimbulkan usaha tidak efektif & efisien serta rawan konflik horizontal," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/11).
Dari hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, James mengatakan bahwa akan membatalkan kebijakan PIT dan sistem kuota.
BACA JUGA: Komunitas Nelayan Pesisir Gencarkan Sosialisasi Ganjar-Mahfud di Kabupaten Serang
"Presiden akan menunda atau membatalkan PIT & sistem kuota," katanya.
Sebelumnya diberitakan, adanya pertemuan para nelayan pantura Pati-Rembang bersama dengan Jendral TNI (Purn) Wiranto selaku Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI di Jakarta, pada Rabu (29/11), diharapkan bisa membawa angin segar.
BACA JUGA: Terpilih Jadi Ketum HNSI, Herman Herry Siap Serahkan Jiwa dan Raga untuk Kesejahteraan Nelayan
Hal itu lantaran para nelayan sudah gerah dengan kebijakan dari Kementerian, Kelautan, dan Perikanan (KKP) yang tidak berpihak.
Para nelayan menganggap bahwa kebijakan yang dibuat oleh KKP sangat menyengsarakan apalagi, dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada tahun 2024. Para nelayan merasa keberatan dengan peraturan itu.
Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam lebih di Kantor Watimpresitu, Wiranto menanggapi aduan yang disampaikan oleh para nelayan pantura.
Dia mengaku bahwa dalam UUD 1945, presiden wajib melindungi, mengayomi, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat.
Namun, bila aturan yang dibuat menteri tidak bisa menyejahterakan rakyat, maka sudah sepatutnya diganti.
“Presiden dibantu menteri-menterinya harus bisa melaksanakan kewajibannya. Jika ternyata aturan yang dibuatmMenteri malah membuat rakyat tidak sejahtera, maka menteri itu bisa diganti oleh Presiden.” ungkap Mukit mengutip pernyataan Wiranto kemarin.
Menurut Wiranto, hal yang menjadi keluhan para nelayan akan dipertimbangkan dan akan disampaikan kepada presiden.
“Keluhan para nelayan katanya akan dipertimbangkan dengan presiden, apakah itu kesalahan menterinya atau masyarakat yang kurang memahami aturan,” kata Mukit yang juga Ketua Barisan Muda Nelayan Pantura (BMNP).
Berikut 9 aspirasi Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI):
1.Tolak PIT & System quota zona/Pangkalan menimbulkan Usaha Tidak Efektif & Efisie serta Rawan Konflik Horizonta
2. Stop Import Ikan, Coldstorage Penuh, harga ikan hancur, ikan tidak bisa jual;
3. Harga BBM diturunkan (BBM Industry khusus Nelayan);
4. Perbaiki sarana & Pra sarana Pelabuhan;
5. Memohon PNBP diturunkan: 30-60, 5 % - 3%, 60 ke atas 10% - 5 %;
6. Menolak Kapal Asing & Modal Asing;
7. Tolak Migrasi & VMS Wilayah tanggap diperluas;
8. Tolak PBB Laut;
9. 2 WPP berdampingan.
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi