JAKARTA - Teka-teki mengenai opsi saja yang akan disampaikan pemerintah ke Komisi VII terkait rencana pembatasan atau kenaikan harga BBM akan segera terjawab. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo mengatakan, pemerintah sudah meminta kepada 3 perguruan tinggi (PT) yang digandeng untuk segera menyelesaikan kajian opsi BBM agar segera bisa dibahas dengan DPR. "Tanggal 17 Februari, "kajian sudah tuntas.
Hari itu juga akan kami bahas di internal dengan menteri ESDM," ujarnya kepada Jawa Pos. Sebagaimana diketahui, awal Februari ini pemerintah kembali menggandeng 3 PT, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Padjajaran (Unpad), untuk mengkaji dan memberikan masukan opsi mana yang terbaik dalam penentuan kebijakan BBM.
Menurut Evita, kajian oleh akademisi perlu dilakukan mengingat banyaknya opsi yang berkembang dalam pembahasan rencana pembatasan BBM dengan DPR. "Dari sekian banyak opsi itu, harus dipilih yang tidak memberatkan masyarakat, tapi juga tidak memberatkan negara dalam subsidi BBM," katanya.
Sebenarnya, tahun lalu, pemerintah juga sudah melakukan hal serupa. Ketika itu, pemerintah menggandeng 3 PT, yakni UI, ITB, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan ketua tim Ekonom UGM Anggito Abimanyu, sebagai persiapan pembatasan BBM mulai 1 April 2011. Namun, kebijakan tersebut tidak jadi dilakukan karena tidak mendapat persetujuan dari DPR.
Kali ini, kata Evita, pemerintah akan jauh lebih serius dalam upaya pengaturan konsumsi BBM. Karena itu, berbagai opsi seperti pembatasan maupun kenaikan harga akan dikaji lagi secara lebih komprehensif untung ruginya. "Termasuk program konversi ke BBG (bahan bakar gas) yang oleh timnya Pak Anggito dulu belum masuk sebagai opsi," terangnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PTPN VII Targetkan Dana IPO Rp 1,5 T
Redaktur : Tim Redaksi