jpnn.com - JAKARTA--Ribuan honorer kategori dua (K2) yang mengabdi di kelurahan dan kecamatan resah.
Pasalnya, mereka harus ikut tes dengan soal-soal yang dipastikan sulit.
BACA JUGA: Banser Bersurat ke Polda Metro Jaya Soal Natal, Isinya...
Jika menolak dites ulang, mereka bakal kehilangan upah minimum provinsi (UMP) 2017.
Menurut pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) pusat Nurbaiti, saat menghadiri rapat koordinasi wilayah (rakorwil), banyak honorer K2 Jakarta dari berbagai instansi mengeluhkan masalah tersebut.
BACA JUGA: Pencakar Aiptu Sutisna Itu Akhirnya Bisa Bernafas Lega
"Kami menerima banyak keluhan dari teman-teman, selain yang bertugas di Dinas Pendidikan, juga di kelurahan yang bekerja sebagai petugsa PPSU (penanganan prasara dan sarana umum). Padahal mereka statusnya honorer K2. Mereka juga resah dengan adanya perekrutan pekerja harian lepas (PHL) 2017," beber Nurbaiti kepada JPNN, Jumat (23/12).
Hal ini dibenarkan Ati (nama samaran), salah satu honorer K2 yang bertugas di kelurahan.
BACA JUGA: Ribuan Personel Dikerahkan Amankan Perayaan Natal dan Tahun Baru
Menurut dia, saat ini seluruh honorer K2 harus membuat surat lamaran yang ditujukan kepada lurah.
Lamaran ini nantinya diseleksi oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang ditunjuk para lurah.
Setelah honorer melengkapi berkas lamaran, tahapan berikutnya harus tes. Bila tidak lulus, mereka harus siap dirumahkan.
"Saya resah bila harus dites lagi karena saya tidak mampu menjawab soal seperti itu. Kami biasa pegang sapu dan pacul. Tugas kami kan di gorong-gorong dan sapu jalan. Jadi kalau mau dites ya yang wajar saja," tandasnya.
Hal ini sangat disayangkan Nurbaiti. Menurut dia, pemda seharusnya jangan meresahkan honorer K2. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditinggal Ahok, Kerja di Pemprov DKI Jadi Lebih Nyaman
Redaktur : Tim Redaksi